PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) tengah mengkaji opsi untuk mempertahankan kehadirannya di Libanon setelah mandat pasukan penjaga perdamaian UNIFIL berakhir pada akhir 2026. Pemerintah Libanon mendesak perpanjangan misi tersebut guna mencegah kekosongan keamanan di tengah berlanjutnya serangan Israel di Libanon Selatan.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Libanon Joseph Aoun di istana kepresidenan, sebelah timur Beirut, pada Rabu (14/10).
“Ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan mengenai kelanjutan kehadiran PBB di Lebanon setelah berakhirnya mandat Pasukan Sementara PBB di Libanon (UNIFIL),” kata Lacroix, dikutip dari pernyataan kepresidenan Libanon.
Mandat UNIFIL dijadwalkan berakhir pada akhir 2026. Pemerintah Libanon mendesak agar kehadiran pasukan internasional di wilayah selatan tetap dipertahankan karena dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas negara.
Lacroix menggambarkan situasi di Libanon selatan masih kompleks, terutama karena aktivitas militer yang terus berlangsung dan berdampak besar terhadap penduduk sipil.
Ia menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyampaikan sejumlah alternatif kepada Dewan Keamanan PBB terkait masa depan kehadiran organisasi tersebut di Libanon setelah mandat UNIFIL berakhir. Opsi-opsi itu disusun berdasarkan konsultasi dengan pemerintah Libanon.
Lacroix menegaskan bahwa pandangan pemerintah Libanon perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan di Dewan Keamanan. Ia juga menyebut PBB memahami permintaan Beirut agar mandat UNIFIL diperpanjang untuk sementara waktu.
Menurut Lacroix, PBB berkomitmen mendukung upaya pemulihan stabilitas serta penguatan kedaulatan Libanon secara menyeluruh.
Sementara itu, Presiden Aoun kembali menegaskan keinginan Libanon untuk mempertahankan keberadaan UNIFIL.
Ia memperingatkan bahwa penarikan pasukan penjaga perdamaian tersebut dapat menciptakan kekosongan keamanan, terlebih ketika serangan Israel masih berlangsung dan sejumlah desa serta kota di Libanon selatan masih berada di bawah pendudukan Israel.
Aoun menilai keberadaan pasukan internasional tetap sangat penting dalam kondisi tersebut. Pasalnya, sebagian besar wilayah yang diduduki Israel berada dalam area operasi UNIFIL.
Ia juga memperingatkan bahwa penghentian misi tersebut dapat memperburuk situasi keamanan dan memicu perkembangan di lapangan tanpa pengawasan internasional.
Aoun berharap Dewan Keamanan PBB menyetujui permintaan Libanon untuk memperpanjang mandat UNIFIL selama satu tahun lagi.
Selain menjalankan tugas pemantauan keamanan, UNIFIL juga menyediakan dukungan kemanusiaan dan logistik bagi tentara Libanon.
Aoun mengatakan dukungan tersebut masih akan dibutuhkan apabila militer Libanon mengambil alih penempatan pasukan di wilayah-wilayah terkait.
UNIFIL telah beroperasi di Libanon selatan sejak 1978 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Misi tersebut bertujuan memantau penghentian permusuhan serta membantu menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan itu.
Serangan Israel Perburuk Situasi Libanon
Menurut otoritas Libanon, Israel terus melancarkan serangan, terutama di wilayah selatan, sejak 2 Maret.
Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 4.000 orang, melukai sekitar 12.000 orang, dan menyebabkan lebih dari satu juta penduduk mengungsi.
Serangan masih berlangsung meskipun Beirut dan Tel Aviv telah menyepakati kerangka kerja pada 26 Juni. Kesepakatan tersebut mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Libanon yang diduduki, sebagai imbalan atas penempatan tentara Libanon dan pelucutan senjata Hizbullah.
Lacroix memulai kunjungannya ke Libanon pada Rabu (14/10) untuk membahas masa depan UNIFIL serta kemungkinan perpanjangan mandat misi tersebut.
Selain bertemu dengan Presiden Aoun, ia juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Nawaf Salam dan Panglima Angkatan Darat Rodolphe Haykal. Ia dijadwalkan bertemu dengan Ketua Parlemen Nabih Berri.
Di sisi lain, Dewan Uni Eropa pada Senin menyetujui pembentukan misi dukungan baru selama tiga tahun di Libanon.
Misi tersebut bertujuan memperkuat kapasitas angkatan darat dan Pasukan Keamanan Internal Libanon, sekaligus membantu menjaga kedaulatan dan stabilitas negara tersebut. (Anadolu/fer)