MENTERI Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjaga disiplin fiskal saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Grup Bank Dunia, Ajay Banga, di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut, Suahasil menekankan bahwa kredibilitas adalah aset utama pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
“Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah kredibilitas. Karena itu, kami ingin menjaga kredibilitas kami dan menegaskan kembali komitmen terhadap defisit anggaran 3 persen serta rasio utang 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB),” ujar Suahasil dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Prioritas Fiskal dan Dukungan Pembangunan
Kebijakan fiskal Indonesia saat ini diarahkan untuk mendukung program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama mencakup ketahanan pangan dan energi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui sektor kesehatan dan pendidikan, penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta hilirisasi sumber daya alam.
Selain menjaga angka defisit, Menkeu juga menekankan pentingnya pendalaman sektor keuangan dan penciptaan lapangan kerja dengan nilai tambah tinggi. Ia mendorong pendekatan terpadu agar inklusi keuangan dapat berjalan selaras dengan stabilitas ekonomi nasional.
| Indikator | Target/Batas Maksimal |
|---|---|
| Defisit Anggaran terhadap PDB | 3 Persen |
| Rasio Utang terhadap PDB | 60 Persen |
Respons Bank Dunia dan Posisi ASEAN
Grup Bank Dunia menyambut positif agenda pembangunan Indonesia, termasuk memberikan dukungan teknis bagi pendalaman pasar modal domestik. Dukungan ini juga mencakup penguatan agenda hilirisasi agar nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam dapat dirasakan sepenuhnya di dalam negeri.
Pertemuan yang berlangsung di sela-sela agenda Menteri Keuangan ASEAN ini juga menyoroti posisi kawasan sebagai bright spot atau titik terang ekonomi global. Suahasil meyakini bahwa di tengah prospek positif ASEAN, APBN Indonesia harus tetap berfungsi sebagai instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
“APBN selalu ditempatkan sebagai kas negara yang mampu menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan terus dikelola dengan kredibel,” pungkasnya. (Ant/I-1)