KPK Gelar OTT ke-22 Tahun 2026 terkait Kasus di BNPB
Ketua KPK Setyo Budiyanto.(Dok. Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang ke-22 sepanjang tahun 2026. Kali ini, operasi senyap lembaga antirasuah tersebut menyasar pihak-pihak yang terkait dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi kebenaran operasi tersebut. Ia menyatakan bahwa sejumlah pihak telah diamankan oleh tim penindakan KPK di Jakarta pada Selasa (13/10).

“Benar. Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan,” ujar Setyo Budiyanto kepada ANTARA di Jakarta.

Meski demikian, Setyo belum merinci identitas maupun jabatan pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa informasi detail mengenai konstruksi perkara dan siapa saja yang diamankan akan disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.

Catatan OTT KPK Sepanjang 2026

OTT di BNPB ini menambah daftar panjang penindakan KPK sepanjang tahun 2026. Berikut adalah rekam jejak operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sejak awal tahun:

  • Januari: OTT pertama menyasar dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara (8 orang ditangkap). Disusul OTT kedua terhadap Wali Kota Madiun Maidi, dan OTT ketiga terhadap Bupati Pati Sudewo.
  • Februari: OTT keempat menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin. OTT kelima menangkap Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal. OTT keenam menyasar Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
  • Maret: Selama bulan Ramadhan, KPK menangkap tiga kepala daerah dalam operasi berbeda, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
  • April: OTT ke-10 menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. (Mei tercatat nihil OTT).
  • Juni: OTT ke-11 melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang kemudian menyerahkan diri. OTT ke-12 menangkap Bupati Muara Enim Edison, OTT ke-13 menyasar ASN BPK RI, dan OTT ke-14 membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.
  • Juli: Empat bupati terjaring (OTT ke-15 hingga ke-18), yakni Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
  • Agustus: OTT ke-19 menyasar jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
  • September: OTT ke-20 terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta penangkapan Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam kasus BNPB untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. (Ant/H-3)



Source link

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *