BADAN Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memetakan tiga prioritas pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meliputi pengembangan kawasan ekonomi Motaain, peningkatan konektivitas dan tata kelola pintu lintas batas, serta penguatan program prioritas nasional di 11 kabupaten perbatasan.
Prioritas tersebut disampaikan Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman dalam forum koordinasi Pedoman Penyusunan Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA) bertema Arah Kebijakan dan Implementasi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama Wakil Gubernur NTT, Jumat (9/10/2026).
Diketahui bahwa BNPP RI mengoordinasikan sinkronisasi 160 kegiatan lintas sektor senilai Rp469,84 miliar yang melibatkan 22 kementerian dan lembaga untuk pembangunan kawasan perbatasan di NTT pada 2026.
“BNPP RI memastikan berbagai kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dan menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat perbatasan,” ujar Makhruzi.
Berdasarkan rencana aksi kementerian dan lembaga tahun 2026, Kabupaten Sumba Barat memperoleh proporsi alokasi anggaran terbesar, yakni 22,84 persen. Selanjutnya, Kabupaten Alor memperoleh 16,81 persen dan Kabupaten Kupang sebesar 13,16 persen.
Salah satu fokus pengembangan ekonomi berada di kawasan Motaain, Kabupaten Belu, yang menjadi pintu aktivitas perdagangan antara Indonesia dan Timor-Leste.
Pengembangannya mencakup kajian peluang pembentukan kawasan perdagangan bebas (free trade zone) dan kawasan ekonomi khusus.
Peluang pengembangan tersebut turut dikaitkan dengan rencana pembangunan Blok Masela di Maluku Barat Daya yang berpotensi meningkatkan kebutuhan barang dan jasa. Untuk menangkap peluang tersebut, kesiapan akomodasi, transportasi, serta fasilitas pendukung perlu dikaji agar wilayah sekitar dapat memperoleh manfaat ekonomi.
Selain pengembangan kawasan ekonomi, BNPP RI menyoroti kebutuhan peningkatan konektivitas antarpulau di Kabupaten Alor, Rote Ndao, dan Sabu Raijua. Penguatan transportasi perlu diiringi pengembangan potensi ekonomi kelautan dan pariwisata, termasuk wisata selam, serta penyediaan infrastruktur penunjang.
Dalam aspek kesejahteraan masyarakat, BNPP RI membahas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Makhruzi menyebutkan, program tersebut mencakup 15.000 unit rumah secara keseluruhan, dengan sekitar 7.000 unit dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan NTT.
Di NTT, alokasi BSPS mencakup Kabupaten Belu, Kupang, Timor Tengah Utara, Malaka, Alor, dan Sabu Raijua. Pemerintah daerah diminta memastikan kelengkapan identitas calon penerima dan kejelasan status kepemilikan tanah agar proses verifikasi berjalan tepat sasaran.
“Perbatasan itu garda kita, etalase kita. Saudara-saudara kita di perbatasan rumahnya harus bagus,” tegas Makhruzi.
BNPP RI juga membahas usulan pembangunan Kampung Nelayan Terpadu di NTT. Sebanyak 14 titik telah diusulkan oleh sejumlah pemerintah kabupaten, antara lain Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Kupang, Timor Tengah Utara, Alor, dan Belu.
Kampung Nelayan Terpadu direncanakan dilengkapi fasilitas berupa gudang, pabrik es, dan penyimpanan dingin. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil tangkapan, memperkuat rantai usaha perikanan, serta memperluas akses pemasaran bagi nelayan.
Selain itu, BNPP RI merencanakan pembangunan Titik Nol di Pulau Rote pada 2027. Berlokasi di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, fasilitas tersebut direncanakan menjadi ikon kawasan sekaligus penanda perhatian pemerintah terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia.
Makhruzi menegaskan, keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan setempat, terlaksana secara terkoordinasi, dan memberikan hasil berkelanjutan.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus menjaga kedaulatan dan keamanan, memastikan kehadiran pelayanan publik, serta mengembangkan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat,” terang Makhruzi. (H-2)