PASUKAN militer Amerika Serikat (AS) resmi menarik diri dari pangkalan-pangkalan di Irak pada Rabu (30/9), mengakhiri keterlibatan selama dua dekade yang telah mengubah lanskap politik dan keamanan di Timur Tengah. Penarikan ini meninggalkan Irak dalam kondisi yang masih rentan, sementara pengaruh Iran dilaporkan semakin dominan di pusat masa depan kawasan tersebut.
Pejabat AS menyatakan bahwa sisa pasukan terakhir direlokasi ke Yordania yang kini menjadi markas besar misi berkelanjutan untuk memerangi militan ISIS. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menegaskan bahwa keberangkatan personel dan peralatan militer ini menandai transisi dari misi koalisi masa perang ke upaya keamanan yang dipimpin sepenuhnya oleh Irak.
“Tanggung jawab utama untuk mengatasi tantangan keamanan Irak yang tersisa, termasuk sisa-sisa ISIS dan milisi yang bersekutu dengan Iran, kini berada di tangan pemerintah Irak,” ujar Parnell dalam pernyataan resminya.
Akhir dari Kesepakatan Era Biden
Penarikan ini merupakan realisasi dari kesepakatan pemerintahan Joe Biden yang dibuat pada tahun 2024 untuk menolkan personel militer AS di Irak tahun ini. Komando Pusat AS (Centcom) mengonfirmasi bahwa pasukan terakhir berangkat dari Pangkalan Udara Erbil di Irak utara, yang sebelumnya menampung sekitar 1.500 personel gabungan AS dan anggota koalisi.
Meskipun keluar dari Irak, misi kontra-terorisme akan berlanjut dari Yordania dengan fokus pada militan di Suriah. Pejabat militer yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa AS tetap memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan ke Irak jika melihat ancaman langsung terhadap kepentingan atau personel mereka.
Jejak Perang dan Biaya Manusia
Invasi yang dimulai pada tahun 2003 memakan biaya manusia dan finansial yang sangat besar. Berdasarkan data dari Cost of War Project Universitas Brown, sebanyak 210.000 warga sipil Irak dan 4.599 anggota layanan AS tewas antara awal invasi hingga 2023. Secara finansial, konflik ini diperkirakan merugikan pembayar pajak AS lebih dari US$2,8 triliun (sekitar Rp42.000 triliun).
Pada puncak perang tahun 2007, terdapat sekitar 170.000 tentara AS di Irak saat kekerasan sektarian tidak terkendali. Meskipun Presiden Barack Obama sempat menarik pasukan pada 2011, kemunculan ISIS pada 2014 memaksa koalisi internasional untuk masuk kembali ke wilayah tersebut.
Pergeseran Kekuatan ke Teheran
Kepergian AS dirayakan sebagai kemenangan di Teheran. Iran telah lama memanfaatkan destabilisasi di Irak dengan menempatkan pejabat yang bersahabat di pemerintahan dan mempersenjatai kelompok militan. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa saat ini front perlawanan adalah pihak yang menang.
Kelompok militan yang didukung Iran, yang tergabung dalam Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), kini diperkirakan berjumlah lebih dari 200.000 pejuang. Meskipun mereka masuk dalam daftar penggajian militer Irak, para analis menilai mereka berfungsi sebagai kekuatan proksi Iran yang sering menyerang kepentingan AS dengan drone dan rudal.
Tantangan Disarmamen: Penarikan pasukan AS awalnya dimaksudkan untuk bertepatan dengan pelucutan senjata kelompok militan pro-Iran. Namun, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menyatakan bahwa tenggat waktu tersebut kini diperpanjang hingga Juni 2027 karena banyak kelompok yang menolak membubarkan diri.
Dinamika Regional Baru
Mark Cancian, penasihat senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), menilai bahwa meski Iran diuntungkan oleh penarikan AS, tindakan agresif Teheran justru menciptakan aliansi unik yang menantang kekuatannya. Ketakutan terhadap pengaruh Iran mendorong negara-negara seperti Arab Saudi untuk bergerak lebih dekat dengan Israel, menciptakan blok pertahanan yang sebelumnya dianggap mustahil.
Di sisi lain, tantangan internal Irak semakin rumit dengan munculnya sel-sel kecil pecahan milisi yang didukung Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran. Kelompok-kelompok sempalan ini dilaporkan lebih sulit dideteksi dan telah terlibat dalam serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan, termasuk di Arab Saudi. (The Washington Post/I-2)