PEMERINTAH Inggris menyatakan komitmennya untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap tindakan Israel di Jalur Gaza dan wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, menegaskan bahwa London akan menyelaraskan retorika diplomatik dengan tindakan nyata dalam membela hak-hak rakyat Palestina.
Dalam pidatonya di konferensi Partai Buruh di Liverpool, Miliband menyebut tindakan pemerintah Israel di wilayah Palestina sebagai noda pada hati nurani dunia. Ia menjanjikan serangkaian sanksi baru sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi.
“Saya ingin katakan kepada jutaan orang di negara ini, dan di tempat lain, yang merasa tergerak dan marah oleh penderitaan rakyat Palestina: ‘Kami mendengar Anda. Anda benar,'” ujar Miliband.
Sanksi Ekonomi dan Larangan Impor
Miliband secara eksplisit mengecam peristiwa yang ia sebut sebagai pembersihan etnis oleh kelompok pemukim di Tepi Barat serta bukti-bukti kejahatan perang di Gaza. Sebagai langkah konkret, pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Andy Burnham telah menetapkan kebijakan untuk memutus hubungan ekonomi dengan permukiman ilegal Israel.
Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Pelarangan impor barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Tepi Barat.
- Gangguan terhadap jalur pasokan keuangan Inggris yang mengalir ke permukiman ilegal.
- Penghentian layanan konstruksi dan jasa dari perusahaan Inggris yang mendukung pembangunan di wilayah pendudukan.
Kebijakan ini menyusul pengumuman awal bulan ini mengenai pelarangan total impor barang dari permukiman ilegal, yang menandai perubahan kebijakan paling signifikan sejak Inggris secara historis mengakui negara Palestina tahun lalu.
Komitmen pada Solusi Dua Negara
Miliband, yang juga merupakan seorang keturunan Yahudi, memperingatkan terhadap segala upaya yang merusak prospek pembentukan negara Palestina. Ia menegaskan bahwa Partai Buruh akan menentang keras langkah-langkah yang mengancam solusi dua negara, termasuk proyek permukiman E1 di timur Jerusalem yang berisiko membelah Tepi Barat menjadi dua bagian.
Perdana Menteri Andy Burnham menyatakan bahwa dengan memberlakukan larangan ini, Inggris kembali ke nilai-nilai dasarnya untuk membela keadilan melawan ketidakadilan.
Konteks Tambahan: Meskipun ada penguatan sanksi, pemerintah Inggris tetap menghadapi kritik dari aktivis pro-Palestina terkait hubungan diplomatik yang masih berjalan dengan pemerintah Israel. Di luar lokasi konferensi, puluhan demonstran dilaporkan ditangkap saat melakukan aksi dukungan terhadap kelompok Palestine Action yang dilarang.
Miliband menutup pernyataannya dengan mengungkapkan rasa malu yang mendalam atas situasi yang terjadi di Palestina di bawah pengawasan komunitas internasional. Ia menyoroti penghancuran infrastruktur publik, penghancuran rumah-rumah warga, dan pengungsian paksa keluarga Palestina sebagai alasan utama Inggris harus bertindak lebih keras. (Al Jazeera/I-2)