TEMUAN Ombudsman RI terkait fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Bogor perlu menjadi momentum agar pemerintah serius dalam melakukan evaluasi secara secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Prana Putra Sohe, atau akrab disapa Nanan.
Dia menilai pembenahan tidak cukup hanya mengandalkan integritas dan penguatan kapasitas petugas, tetapi juga harus diimbangi dengan dukungan teknologi yang terintegrasi. “Evaluasi terhadap lapas harus dilakukan secara menyeluruh. Penguatan SDM dan integritas petugas tentu penting, tetapi itu harus diimbangi dengan optimalisasi teknologi yang terintegrasi dan mampu mendukung pengawasan secara real time,” katanya dalam keterangan resmi.
“Dengan begitu, pengawasan tidak hanya bergantung pada laporan atau pemeriksaan setelah kejadian, tetapi bisa dilakukan secara lebih cepat dan terukur,” lanjutnya.
Nanan mengungkapkan ia sudah cukup lama menyuarakan perlunya evaluasi total terhadap sistem dan tata kelola lapas. Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk melihat apakah mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan benar-benar mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan mendeteksi persoalan sejak dini.
“Saya sudah cukup lama menyuarakan evaluasi total terhadap lapas, tetapi nampaknya sampai hari ini belum juga diindahkan secara serius. Kalau evaluasi menyeluruh ini belum kunjung dilakukan, bukan tidak mungkin kasus seperti yang terjadi di Lapas Cibinong akan kembali berulang di tempat lain,” jelas Nanan.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat sistem pengawasan, mulai dari pemantauan aktivitas secara real time, integrasi sistem informasi, hingga mekanisme peringatan dini terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan. (Zak/P-3)