KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan maaf ini disampaikan menyusul pernyataannya dalam rapat terbatas pada Rabu (23/9) yang menyebut bahwa “roda kehidupan masyarakat berjalan normal” di tengah situasi kabut asap di Kalimantan.
Melalui akun Instagram resminya @suharyanto_shr pada Jumat (25/9), Suharyanto memberikan klarifikasi untuk meluruskan persepsi publik. Ia menyadari bahwa penggunaan kata “normal” dapat disalahartikan seolah-olah pemerintah menganggap kondisi di lapangan baik-baik saja.
“Saya memahami penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” tegas Suharyanto.
Klarifikasi Konteks “Normal”
Suharyanto menjelaskan bahwa konteks kata “normal” yang ia gunakan merujuk pada indikator terbatas, yakni aktivitas dasar masyarakat seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan publik yang masih tetap berjalan. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut bukan berarti mengabaikan penderitaan masyarakat akibat penurunan kualitas lingkungan.
Ia membantah jika pernyataan tersebut dianggap mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup warga akibat kabut asap. BNPB, lanjutnya, sangat menyadari bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) masih menghadapi dampak serius, mulai dari memburuknya kualitas udara hingga gangguan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan penerbangan.
Komitmen Penanganan Karhutla
Suharyanto memastikan bahwa BNPB bersama kementerian/lembaga, TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan terus bekerja keras di lapangan. Fokus utama saat ini adalah pemadaman titik api, penanganan dampak kesehatan, serta perlindungan masyarakat.
Selain itu, BNPB berkomitmen untuk terus memperbaiki integrasi data dari lapangan agar laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat luas dapat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat.
“Jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja, bukan begitu maksud saya. Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak selalu menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya. (Ant/H-3)