DEWAN Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP Arun) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) dalam melaksanakan riset dan program live in di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dukungan tersebut disampaikan menyusul diskusi gabungan bertajuk “Pemaparan Hasil Pra Riset Live In di Dapur SPPG Mekar Baru Tangerang & Diskusi Implementasi Pasal 33 UUD 1945”. Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPP Arun, LBH Tridharma Indonesia, pelaku UMKM rantai pasok, BUMDes, serta perwakilan dari enam yayasan pengelola SPPG.
Landasan Konstitusi dan Keadilan Sosial
Ketua Umum DPP Arun, Bob Hasan, menegaskan bahwa gerakan akademis yang dilakukan mahasiswa merupakan wujud nyata dari kesadaran konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. “Arun secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak pada rakyat ini,” ujar Bob Hasan di Kantor DPP ARUN, dalam siaran pers, (11/8).
Dampak Riil terhadap Ekonomi Mikro
Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling, menyoroti temuan pra-riset di SPPG Mekar Baru, Tangerang. Ia menilai tata kelola SPPG yang sesuai dengan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 terbukti memberikan dampak signifikan bagi ekonomi lokal.
“Adanya penyerapan UMKM sebagai rantai pasok dan pelibatan tenaga kerja lokal sebagai relawan dapur terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat,” jelas pria yang akrab disapa Nando tersebut.
Senada dengan hal itu, Ketua Srikandi DPP Arun, Linda Kartika Dewi, juga menekankan pentingnya sinkronisasi tiga data kunci untuk memaksimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih, yakni keterbukaan data capaian pertumbuhan gizi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), data real-time serapan rantai pasok dari UMKM, petani, dan peternak lokal, serta data pertumbuhan daya beli masyarakat hasil penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia mengatakan DPP Arun juga berkomitmen mendukung riset lanjutan AMM yang mengusung spirit Rapat Ikada dalam bingkai “September Sejarah Emas” (19 Agustus – 6 September 2026). Pelepasan resmi peserta riset dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus 2026 dengan sebaran lokasi yakni Jawa Barat, Banten, Riau, dan Papua,
Ketua Harian DPP Arun, Johnny Situwanda mengingatkan agar seluruh mahasiswa tetap menjaga etika akademis dan berkoordinasi aktif dengan pihak kampus. Ia memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini akan mendapatkan pendampingan hukum langsung dari LBH Tridharma Indonesia guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. (H-3)