PEMERINTAH mulai mendorong pemanfaatan nilai ekonomi karbon mangrove sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Langkah itu menjadi bagian dari pengembangan program nilai ekonomi karbon mangrove yang diluncurkan dalam Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (10/8).
Program tersebut digagas Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Sains Terapan (LST) UI dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi itu diarahkan untuk mengembangkan ekosistem mangrove secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu pada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Abdul Harid menilai, keberadaan mangrove memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan, terutama melalui kemampuannya menyerap karbon. Hal itu dinilai penting mengingat kawasan pesisir utara Jawa juga menjadi lokasi berbagai aktivitas industri yang menghasilkan emisi karbon.
“Industri itu mengeluarkan karbon, selama ini insentifnya apa? Sementara sebenarnya masyarakat kita, pemerintah daerah kita bekerja untuk mempertahankan mangrove. Mangrove yang kita jaga harusnya ada insentif,” ujar Abdul.
Skema insentif itu nantinya diharapkan dapat mengalir kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang menjaga ekosistem mangrove.
Pemerintah berencana terlebih dahulu menjalankan proyek percontohan untuk memetakan persoalan masyarakat sekaligus menyusun instrumen yang memungkinkan nilai ekonomi mangrove memberikan manfaat langsung bagi wilayah pesisir.
“Insentif ini yang harus kita gunakan kalau meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir-pesisir ini, nanti kembali ke situ,” katanya.
Pengembangan nilai ekonomi mangrove tidak hanya diarahkan pada karbon. Potensi lain seperti ekowisata juga dinilai dapat dikembangkan untuk menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
Namun, besaran nilai ekonomi dan karbon yang dapat dikonversi dalam bentuk rupiah masih membutuhkan penghitungan lebih lanjut. Pemetaan mangrove menjadi tahap penting untuk mengetahui luasan dan potensi karbon yang tersimpan di dalamnya.
Dalam hal ini, UI akan berperan dalam proses pemetaan dan penghitungan tersebut melalui pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pemetaan di sepanjang pesisir utara Jawa akan dilakukan secara lebih presisi untuk mengetahui luasan mangrove yang tersedia dan kemudian menghitung potensi nilai ekonominya.
“Selama ini yang sudah dihitung nilai karbonnya itu adalah yang ada di hutan. Tapi sekarang kita ingin melihat kembali potensi yang ada di mangrove,” ujar Tito Latif Indra Dekan Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam.
Menurut Tito, pemetaan juga akan dikolaborasikan dengan berbagai lembaga dan institusi yang sebelumnya telah melakukan kajian maupun pemetaan mangrove.
Langkah itu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih sekaligus mempercepat tersusunnya basis data mangrove.
Adapun, kawasan Pantura Jawa menjadi salah satu wilayah yang disorot karena membentang panjang dan menghadapi berbagai persoalan lingkungan, termasuk banjir di sejumlah wilayah pesisir.
Karena itu, pelestarian mangrove dinilai memiliki manfaat ganda, yakni menjaga ekosistem dan memperkuat ketahanan masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim.
Pemerintah menargetkan pengembangan nilai ekonomi mangrove dilakukan secara berkelanjutan. Penyusunan regulasi, pemetaan potensi, pengembangan skema insentif, hingga pelibatan masyarakat akan menjadi bagian dari proses tersebut. (H-2)