ANGKA pengangguran Indonesia memang menunjukkan tren perbaikan. Pada Februari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68%, turun dari 4,76% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran absolut pun turun 35 ribu orang menjadi 7,24 juta orang.
Namun, di balik angka makro yang membaik itu, ada satu realitas pahit yang tak bisa diabaikan. Pengangguran didominasi oleh generasi muda.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat, sekitar 67% dari total pengangguran nasional berasal dari Generasi Z, kelompok usia 15 hingga 29 tahun, yang jumlahnya mencapai 4,9 juta orang.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, saat pembukaan Rapat Kerja Koordinasi Nasional Apindo di Hotel Claro Makassar, Selasa (4/8), yang turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Anggota DPR RI.
Ketidakpastian
Shinta Kamdani juga menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Ketidakpastian telah menjadi new normal, sebuah kondisi yang harus dihadapi bukan sebagai anomali, melainkan sebagai realitas yang melekat.
Perang di kawasan Timur Tengah, perlambatan ekonomi global, hingga gangguan rantai pasok dunia telah menekan industri manufaktur nasional.
Data menunjukkan bahwa hingga Mei 2026, sebanyak 126.000 pekerja berstatus nonaktif akibat PHK berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan. Sektor manufaktur berorientasi ekspor menjadi yang paling terdampak.
“PHK bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir semua negara sedang menghadapi banyak tekanan akibat perlambatan ekonomi global dan perubahan struktur industri,” ujar Shinta.
High Cost Economy
Namun tantangan eksternal saja tidak cukup menjelaskan mengapa Gen Z menjadi korban paling parah. Di dalam negeri, dunia usaha masih harus melangkah dengan beban ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang terus membengkak.
Apindo memetakan setidaknya empat sumber tekanan utama. Pertama, biaya logistik. Biaya logistik Indonesia mencapai 14,29% dari PDB, jauh lebih tinggi dibanding Singapura yang hanya 8%, dan masih di atas Malaysia, Filipina, serta India yang berada di kisaran 13%.
Akar Masalah di Hulu
Bagi Apindo, PHK hanyalah ujung dari permasalahan yang telah lama timbul di hulunya. Setiap hambatan yang dibiarkan akan memutus efek berganda (multiplier effect) yang seharusnya menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja.
“Kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki di hulunya,” demikian pesan yang terus disuarakan Apindo.
Ironisnya, ketika lapangan kerja formal semakin sulit diciptakan dan dipertahankan, para pencari kerja,terutama Gen Z terpaksa masuk ke sektor informal. Hampir 60% tenaga kerja Indonesia kini bekerja di sektor informal, tanpa kepastian kerja, upah yang cenderung rendah, dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.
Solusi dari Hulu ke Hilir
Menghadapi kompleksitas persoalan ini, Apindo memilih tidak hanya mengkritik. Organisasi pengusaha itu telah membentuk Task Force Debottlenecking. Sebuah tim yang mengidentifikasi, memetakan dengan matriks rinci, mengawal, dan memastikan perbaikan berbagai agenda benar-benar dirasakan oleh dunia usaha.
“Kami sudah me-mapping isu-isu prioritas penting yang harus segera diselesaikan, debottlenecking dan deregulasi,” jelas Shinta. (LN/E-4)