MENYIKAPIi fenomena menyempitnya ruang sipil dalam mengawal kebijakan dan maraknya ancaman represi bagi kelompok muda yang kritis, platform Muda Bicara ID secara resmi meluncurkan program nasional “Muda Bicara Kebijakan 2026”. Mengusung tema “Reimajinasi Demokrasi: Kolaborasi Orang Muda untuk Kebijakan Masa Depan”, forum ini hadir sebagai respons strategis atas potret buram pengabaian suara pemuda yang selama ini kerap diidentikkan hanya sebagai komoditas politik lima tahunan.
Peluncuran program yang digelar secara daring pada Sabtu (1/8) ini berakar dari temuan mendalam Laporan Survei Nasional Muda Bicara ID yang mengungkap lahirnya fenomena spiral of silence di mana mayoritas anak muda dibayangi rasa takut saat bersuara: 32,27% responden takut dikriminalisasi atau direpresi, dan 26,82% mengaku pernah mengalami intimidasi serta ancaman.
Di sisi lain, survei juga mencatat tingkat ketidakpuasan (rapor merah) yang tinggi dari kaum muda terhadap kebijakan pemerintah saat ini, terutama di bidang Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja (53,60%) serta Penegakan Hukum & Keadilan (53,42%). Selain itu, sebesar 61,90% pemuda mengidentifikasi tekanan ekonomi dan ketidakpastian karier di tengah gempuran gig economy sebagai pemicu stres utama yang mengancam masa depan mereka.
Dengan latar belakang tersebut, Founder Muda Bicara ID Moch Edward Trias Pahlevi menyoroti pentingnya kolaborasi kaum muda untuk memikirkan bagaimana kebijakan masa depan harusnya hadir yang diinisiasi melalui ruang-ruang demokrasi.
“Kita tidak boleh membiarkan generasi yang mendominasi demografi bangsa terjebak dalam rasa takut dan apatisme. Agenda ‘Muda Bicara Kebijakan 2026’ bukan sekadar ruang kumpul wacana biasa, melainkan episentrum konsolidasi ide bagi generasi kita. Kami ingin menggeser paradigma anak muda dari sekadar objek politik menjadi co-creators dan co-designers regulasi di tingkat nasional maupun daerah,” tegas Moch Edward Trias Pahlevi dalam keterangannya hari ini.
Bantuan Program
Sebagai langkah konkret bertransformasi dari sekadar kritik menjadi solusi nyata, Muda Bicara juga mengumumkan penyediaan bantuan pendanaan program bagi beberapa organisasi mahasiswa. Pendanaan ini dirancang khusus untuk memfasilitasi dan mewujudkan inisiatif program yang paling inovatif, solutif, serta berdampak langsung dalam pengawalan kebijakan publik di masyarakat.
“Pemberian hibah ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan katalis pergerakan. Kami ingin memantik keberanian kelompok muda agar tidak hanya nyaring menyuarakan kritik, juga presisi dan cerdas menyodorkan tawaran solusi kebijakan kepada pemerintah, termasuk aksi nyata,” tambah Edward.
Kegiatan peluncuran ini menghadirkan jajaran pembicara lintas sektor, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, yang mengulas peran strategis partisipasi pemuda dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan daerah. Juga hadir Arya Fernandes dari Centre for Strategic and International Studies atau CSIS, yang membedah tren partisipasi politik baru dan arah demokrasi Indonesia.
Kegiatan ini juga menghadirkan Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI Fahd Pahdepie yang memaparkan narasi komunikasi publik berbasis aspirasi kepemudaan. Selain itu, dari kalangan akademisi juga hadir Titi Anggraini selaku Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang mengulas urgensi jaminan ruang aman hukum serta penataan regulasi yang inklusif bagi pemuda.
Melalui komitmen ini, Muda Bicara ID bertekad terus mengawal jalannya demokrasi agar tidak lagi dimaknai sebagai ritual elektoral lima tahunan semata, melainkan sebuah praktik baik yang hidup, inklusif, dan berdampak nyata bagi seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.(H-2)