FENOMENA main hakim sendiri (vigilantisme) dan aksi anarkis yang belakangan terjadi di beberapa daerah, seperti Bali dan Morowali, dinilai tidak lepas dari beratnya beban ekonomi yang dihimpit masyarakat kelas bawah.
Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Nia Elvina, 4 bahwa maraknya aksi penghakiman massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian didasari oleh “menggunungnya” persoalan hidup yang dihadapi masyarakat harian. Tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja serta tingkat pendapatan membuat emosi sosial masyarakat menjadi sangat rentan dan mudah tersulut.
“Saya kira fenomena penghakiman masyarakat terhadap pelanggaran norma yang ada di masyarakat, misalnya kasus mencuri ini, didasari oleh menggunungnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama permasalahan ekonomi,” ujar Nia di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Nia menjelaskan, berbagai studi sosiologi menunjukkan bahwa wilayah yang rawan konflik sosial umumnya didominasi oleh kelompok masyarakat kelas bawah yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mendasar. Kondisi frustrasi sosial yang menumpuk tersebut pada akhirnya menggerus pemikiran rasional, sehingga memicu tindakan main hakim sendiri hingga keterlibatan dalam aksi-aksi anarkis.
“Jika masyarakat kita mampu untuk memenuhi kebutuhan mendasar untuk hidup, mereka akan mengedepankan pemikiran rasional. Sehingga aksi-aksi anarkis, demo bayaran, atau penghakiman massa akan minim,” terangnya.
Menyikapi fenomena ini, Nia menegaskan bahwa solusi jangka panjang untuk menekan kejahatan jalanan dan aksi amuk massa terletak pada efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan. Ia mendesak pemerintah agar memprioritaskan program pembangunan yang berpihak pada golongan ekonomi bawah guna menjamin stabilitas sosial di tengah masyarakat.
“Makanya kebijakan pengentasan kemiskinan itu amat penting sekali. Pembangunan yang berpihak kepada golongan kelas bawah itu amat urgen untuk diimplementasikan,” katanya. (H-2)