ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan pentingnya langkah preventif sebagai strategi utama untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Hal ini merespons dinamika geopolitik dan geoekonomi global maupun nasional yang kian menantang bagi dunia usaha.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyatakan bahwa langkah preventif memungkinkan pemetaan kondisi perusahaan secara lebih dini. Menurutnya, mediasi seharusnya sudah dilakukan ketika sebuah perusahaan menunjukkan tren penurunan keuntungan selama dua hingga tiga tahun berturut-turut.
“Ini agar kita bisa mapping kondisi perusahaan-perusahaan itu. Kita berharap langkahnya lebih preventif. Jadi perusahaan juga sudah dimediasi, sehingga ini menjadi langkah untuk membantu perusahaan. Tapi kalau sudah saatnya melakukan PHK, kita juga harus memastikan pekerja mendapatkan hak-haknya,” ujar Bob di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Fokus pada Masalah Hulu dan Deregulasi
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menambahkan bahwa keberadaan Satuan Tugas (Satgas) PHK bentukan pemerintah perlu didukung dengan penyelesaian masalah dari tingkat hulu ke hilir. Apindo saat ini tengah memfokuskan perhatian pada upaya debottlenecking dan deregulasi untuk mengurai hambatan industri.
“Yang harus kita lihat adalah apa penyebab PHK dan masalah di hulunya itu apa. Kami sudah memetakan isu-isu prioritas penting yang harus segera diselesaikan melalui debottlenecking dan deregulasi,” jelas Shinta.
Data PHK dan Penurunan Indikator Industri
Urgensi langkah preventif ini didasari oleh data BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat sekitar 126.000 pekerja nonaktif akibat PHK pada periode Januari-Mei 2026. Dalam periode yang sama, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK telah mencapai angka 50.000 klaim.
Kondisi sektor manufaktur juga menunjukkan sinyal waspada. Apindo menyoroti penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026, yang merupakan posisi terendah dalam setahun terakhir. Sejalan dengan itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga merosot dari 54,12 pada Januari 2026 menjadi 52,90 pada Juni 2026.
Shinta menilai, meski IKI masih berada di atas ambang ekspansi (level 50), tren penurunan ini mencerminkan terkikisnya optimisme pelaku industri akibat tekanan produksi dan pelemahan permintaan pasar global.
“Hampir semua negara sedang menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global hingga restrukturisasi rantai pasok dunia. Yang membedakan adalah seberapa cepat kebijakan mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar,” pungkasnya. (Ant/H-3)