AKPSI Dorong Hilirisasi Sawit dan Usulkan 5 Persen Harga TBS untuk PAD
Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026(AKPSI)

Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menegaskan komitmennya untuk mendorong hilirisasi industri sawit nasional sekaligus memperjuangkan peningkatan manfaat ekonomi yang lebih signifikan bagi daerah penghasil. Komitmen ini menjadi poin utama dalam Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 bertema Sawit untuk Rakyat yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7).

Ketua Umum AKPSI sekaligus Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menekankan bahwa kelapa sawit harus dipandang sebagai penggerak utama pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar komoditas ekspor mentah.

Hilirisasi dan Ketahanan Energi

AKPSI mendukung penuh kebijakan pemerintah yang menempatkan hilirisasi sebagai program prioritas nasional. Langkah ini dinilai strategis agar Indonesia mampu menghasilkan produk turunan bernilai tambah tinggi di dalam negeri.

“Program pengembangan biodiesel B50 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana sawit dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Hilirisasi tidak hanya memperkuat energi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Mudyat dalam siaran pers, Kamis (9/7).

Dalam kesempatan tersebut, AKPSI menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya menjadikan sawit sebagai instrumen strategis untuk menopang perekonomian nasional. Selain itu, penghargaan diberikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selaku Ketua Dewan Pembina AKPSI atas keberhasilannya menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Usulan 5 Persen Harga TBS untuk PAD

Sebagai hasil dari workshop tersebut, AKPSI merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk pemerintah pusat. Salah satu poin krusial adalah usulan pemberian porsi sebesar 5% dari harga TBS sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten penghasil sawit.

Selain usulan PAD, AKPSI juga mendorong beberapa poin berikut:

  • Perbaikan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar lebih adil bagi daerah penghasil.
  • Peningkatan manfaat program Corporate Social Responsibility (CSR) pabrik kelapa sawit bagi masyarakat sekitar.
  • Kepastian penyediaan lahan 20% dari Hak Guna Usaha (HGU) untuk dikelola masyarakat sesuai regulasi.
  • Prioritas pembangunan industri hilir di daerah penghasil agar nilai tambah ekonomi dirasakan langsung oleh warga setempat.

“Bagi kami, sawit adalah tentang kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Inilah makna dari tema ‘Sawit untuk Rakyat’ yang kami usung,” pungkas Mudyat.



Source link

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *