Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk menyempurnakan sistem pelayanan secara menyeluruh. Meski pelaksanaan haji tahun ini secara umum berjalan lancar, sejumlah aspek strategis dinilai masih memerlukan pembenahan agar kualitas layanan terus meningkat.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengapresiasi penyelenggaraan haji 2026 yang dinilai sukses. Namun, ia menegaskan evaluasi pasca-haji harus menjadi bagian dari budaya perbaikan berkelanjutan mengingat tantangan penyelenggaraan ibadah haji terus berkembang setiap tahun.
“Saya mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun 2026 yang secara umum berjalan dengan baik. Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat kita lengah. Justru evaluasi pasca-haji harus menjadi budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), karena pelayanan haji selalu menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun,” kata Singgih dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (2/7).
Menurutnya, tiga fokus evaluasi yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, yakni tata kelola di Mina, persyaratan istitha’ah, serta keterlambatan penerbangan haji, merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian bersama antara Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia.
Singgih menilai kawasan Mina masih menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Keterbatasan kapasitas kawasan yang harus menampung jutaan jemaah dalam waktu bersamaan menuntut sistem pengelolaan mobilitas, penempatan tenda, distribusi logistik, hingga pengaturan arus jemaah yang semakin modern dan berbasis teknologi.
“Mina merupakan episentrum pelayanan haji. Selama kapasitas kawasan ini tetap terbatas sementara jumlah jemaah dunia terus meningkat, maka dibutuhkan inovasi tata kelola yang lebih adaptif. Indonesia perlu terus memperjuangkan penambahan kapasitas layanan, optimalisasi penempatan tenda, serta penguatan sistem manajemen pergerakan jemaah berbasis data digital,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman penyelenggaraan haji beberapa tahun terakhir menunjukkan keberhasilan pelayanan di Mina tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas, tetapi juga dipengaruhi kebijakan kuota, pengaturan jadwal pergerakan jemaah, hingga koordinasi antarsyarikah.
Terkait persyaratan istitha’ah, Singgih menilai ketentuan tersebut harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan jemaah, bukan sekadar persyaratan administratif. Karena itu, penerapan istitha’ah kesehatan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan standar medis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ibadah haji merupakan ibadah fisik yang sangat berat. Karena itu, penerapan istitha’ah harus benar-benar menjadi instrumen perlindungan terhadap jemaah, bukan sekadar formalitas administrasi,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai keterlambatan penerbangan haji, Singgih meminta evaluasi dilakukan secara komprehensif, mulai dari kesiapan armada, pengelolaan jadwal penerbangan, koordinasi di embarkasi, pelayanan ground handling, hingga sistem mitigasi ketika terjadi gangguan operasional.
“Delay penerbangan bukan sekadar persoalan teknis maskapai. Dampaknya dapat memengaruhi jadwal ibadah, kondisi fisik jemaah, bahkan kesiapan petugas di Arab Saudi. Karena itu, evaluasinya harus dilakukan secara komprehensif agar ke depan terdapat sistem mitigasi yang lebih baik ketika terjadi kondisi di luar rencana,” tuturnya.
Menurut Singgih, penyelenggaraan haji Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan menuntut adanya pembenahan yang berkesinambungan.
“Kita tidak cukup hanya mengatakan penyelenggaraan haji berjalan sukses. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap kekurangan sekecil apa pun dapat diperbaiki sehingga kualitas pelayanan terus meningkat dari tahun ke tahun. Evaluasi penyelenggaraan haji 2026 bukan sekedar identifikasi masalah, tapi juga harus menghadirkan perbaikan sistem berupa tata kelola haji Indonesia yang profesional, adaptif, berorientasi pada keselamatan, serta mampu menjadi salah satu model pelayanan haji terbaik di dunia,” pungkas Singgih. (E-3)