Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan 39 lokasi pembangunan bandar udara baru di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas nasional, memperluas akses transportasi udara, serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 257 bandar udara yang telah beroperasi. Dengan penambahan rencana pembangunan di 39 lokasi baru, total Rencana Induk Bandar Udara Nasional akan mencakup 296 bandar udara.
“Jaringan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan konektivitas yang merata hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),” ujar Lukman saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (1/7).
Tantangan Geografis dan Inovasi Konstruksi
Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia membutuhkan jaringan transportasi udara yang andal untuk mendorong sektor pariwisata dan mempermudah akses layanan publik. Lukman menjelaskan bahwa pembangunan bandara di Indonesia seringkali menghadapi kondisi geografis yang kompleks.
Infrastruktur penerbangan nasional telah berhasil dibangun di atas berbagai karakteristik lahan, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, hingga wilayah pegunungan dan pulau-pulau kecil. Keberhasilan ini dicapai melalui penerapan teknologi rekayasa dan inovasi konstruksi yang terus berkembang.
“Ke depan, pembangunan bandar udara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim,” tegasnya.
Peningkatan Kompetensi SDM dan Peran IABI
Kemenhub menekankan bahwa keberhasilan transformasi kebandarudaraan nasional sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Lukman mendorong IABI untuk memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang mampu melahirkan ahli-ahli yang profesional dan adaptif terhadap teknologi terbaru, termasuk kecerdasan buatan (AI).
Ia berharap IABI dapat mengembangkan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara internasional, sehingga tenaga ahli Indonesia mampu berkontribusi pada proyek kebandarudaraan di tingkat regional maupun global.
Info Organisasi: Munas IABI Tahun 2026 menjadi momentum peralihan kepengurusan dari Ketua Umum periode 2016–2026, Moh. Iksan Tatang, kepada M. Pramintohadi Soekarno untuk masa bakti 2026-2029.
Kolaborasi Ekosistem Penerbangan
Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), Alvin Lie, yang turut hadir dalam forum tersebut, menyatakan bahwa pertemuan para pakar ini sangat krusial untuk memperbaiki ekosistem penerbangan nasional.
Alvin berharap forum diskusi ini dapat melahirkan gagasan dan solusi konkret dalam menghadapi dinamika serta tantangan industri penerbangan saat ini. Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, operator, dan organisasi profesi, diharapkan tercipta ekosistem kebandarudaraan yang inovatif, aman, dan berdaya saing internasional. (Ant/E-3)