MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap Indonesia akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon pada 9 Juli 2026 sebagai fondasi memperkuat transparansi dan kepastian bagi pelaku usaha dan investor.
“Peluncuran tersebut juga akan diikuti dengan registrasi sejumlah proyek karbon sektor kehutanan yang telah terverifikasi secara internasional. Pada 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan juga akan memfasilitasi penerbitan lebih dari 30 juta ton kredit karbon CO2e dari sektor kehutanan. Momen ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar karbon Indonesia,” ujar Raja Juli dalam keterangan resmi, Selasa (30/6).
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan.
“Menjadi prioritas kami untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tetap menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan,” papar Jumhur.
Transformasi menuju net-zero di Indonesia diproyeksikan membuka peluang ekonomi senilai 3,8 triliun dolar AS hingga 2050. Penggunaan kendaraan listrik tumbuh 14 persen sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sementara pasar pembiayaan berkelanjutan melonjak 12 kali lipat dari 0,5 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 6,3 miliar dolar AS pada 2024.
Untuk memperkuat kerangka hukum, Majelis Permusyawaratan Rakyat tengah menyusun RUU Perubahan Iklim pertama Indonesia yang ditargetkan terbit akhir 2026.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkap pembiayaan perbankan berkelanjutan mencapai Rp2.114,6 triliun pada 2025, tumbuh 3,28 persen secara tahunan, dengan sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi.
“OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras serta didukung rencana transisi yang kredibel,” ujarnya.
Sebagai upaya memperkuat komitmen sektor swasta, Kadin Indonesia menandatangani nota kesepahaman dukungan terhadap RE100, inisiatif global yang mendorong perusahaan memenuhi seluruh kebutuhan listriknya dari energi terbarukan pada 2050. Penandatanganan itu disaksikan Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, dan Wakil Ketua Komisi XII DPR.
Wakil Ketua Komite Bilateral Inggris Kadin Indonesia Steven Marcelino menyambut baik langkah ini.
“Kini perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia berkomitmen untuk memenuhi 100 persen kebutuhan listriknya dari energi terbarukan pada 2050. Kami berharap semakin banyak perusahaan Indonesia dapat mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan elektrifikasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” tutur Steven. (H-4)