WALI Kota Bandung berencana menertibkan puluhan pedagang cuanki yng menggelar dagangan di trotoar kawasan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat di Jalan Surapati.
Kondisi itu dinilai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, belum saatnya dilaksanakan. Alasannya, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah sebaiknya tidak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengurangi sumber penghasilan masyarakat kecil.
Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu menginstruksikan Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi PDI Perjuangan, Andri Gunawan, untuk segera berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait rencana pelarangan tersebut.
“Situasi kondisi ekonomi secara makro memang masih dikatakan baik. Namun inflasi meningkat, nilai dolar semakin tinggi, PHK terjadi di mana-mana sehingga daya beli masyarakat menurun,” kata Ono, Minggu (28/6).
Dia mengaku prihatin setelah membaca pemberitaan mengenai rencana pelarangan pedagang cuanki di sekitar kawasan Pusdai. Untuk itu, dia meminta Wali Kota Bandung menunda kebijakan tersebut dan lebih mengedepankan pendekatan yang berpihak kepada masyarakat.
“Menurut saya sikap kita harus jelas. Kami mendorong Wali Kota Bandung, Farhan, agar jangan dulu melarang orang berjualan. Ditahan dulu, jangan ada regulasi yang melarang-larang, apalagi mereka tidak membangun tempat secara permanen,” tegasnya.
Ikon kuliner
Ono menilai keberadaan pedagang cuanki justru telah menjadi bagian dari ikon kuliner Kota Bandung. Selain itu, para pedagang menggunakan rombong pikul yang tidak permanen. Mereka dapat berpindah tempat, sehingga dinilai masih memungkinkan untuk ditata tanpa harus dilarang berjualan.
Ono Surono berharap Pemerintah Kota Bandung dapat mengedepankan solusi yang humanis melalui dialog bersama para pedagang. Bila ada rencana penataan kawasan dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat.
“Cuanki ini salah satu ikon Kota Bandung. Mereka tidak membangun bangunan permanen, bisa bergeser sewaktu-waktu, dan juga tidak berjualan sepanjang hari. Menurut saya komunikasikan dulu dengan Wali Kota Farhan. Jangan sampai kebijakan itu membuat rakyat kehilangan pendapatan di saat kondisi ekonomi sedang sulit. Kalau bisa, ini disuarakan betul,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Andri Gunawan mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi awal dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung. Namun, komunikasi tersebut masih dilakukan secara tertutup dan belum menghasilkan pembahasan secara terbuka.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Satpol PP, tetapi masih tertutup dan belum dilakukan secara terbuka. Kami akan terus mengawal aspirasi para pedagang serta mendorong adanya dialog dengan Pemerintah Kota Bandung agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat kecil,” tandasnya.