GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritisi kesenjangan penghasilan antar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menilai sistem pengelompokan tunjangan kinerja (tukin) belum mencerminkan azas keadilan dan beban kerja yang riil di lapangan.
Dedi menjelaskan, saat ini terjadi ketimpangan penghasilan ASN karena yang memikul tanggungjawab dan risiko berat justru menerima tunjangan lebih kecil dibanding mereka yang berada di posisi aman. Kondisi ini merupakan polarisasi antara ASN elit dan ASN sulit.
“Masa satu pemerintah kabupaten misalnya dinasnya beda, kemudian beda tunjangannya. Pasti yang tinggi-tinggi itu misalnya di badan pendapatan, di badan pengelolaan keuangan. Sudah tugasnya tidak berat, tunjangannya tinggi. Coba Satpol PP, sudah tunjangannya kecil, tugasnya berat,” ujarnya, di Bandung, Jumat (26/6).
Menurut dia, ketimpangan ini memicu potensi negatif di kalangan pegawai yang selalu mencari posisi aman demi mengincar tunjangan tanpa kemauan untuk bekerja keras. Kondisi tersebut dinilai mencederai rasa keadilan bagi para ASN yang selama ini total dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Kan sikap-sikap yang selalu milih jalan yang paling damai, paling tenang, misalnya memilih jalan fungsional, itu kan tujuannya ingin terima tukin tapi enggak mau kerja. Nah, kasihan dong orang-orang yang hari ini bekerja,” katanya.
Usulan ditolak
Dedi mengaku sempat mengusulkan perbaikan sistem ini langsung kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) agar daerah bisa mendongkrak tunjangan bagi pegawai yang bekerja ekstra. Namun, regulasi membuat usulan tersebut belum bisa diakomodasi.
“Maka saya ngusulin ke Menpan RB agar orang-orang yang bekerja keras di pemda ini mendapat tunjangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bekerja keras. Tapi kan tidak disetujui, tidak ada aturannya,” tandasnya.
Meski begitu, Dedi meluruskan bahwa persoalan utama ASN saat ini bukanlah tingkat kesejahteraan yang rendah, melainkan ketidakmerataan distribusi pendapatan berdasarkan beban kerja. Secara umum, pendapatan ASN, terutama di wilayah dengan APBD tinggi, sudah sangat mumpuni.
“ASN tuh hari ini sudah sejahtera, Pak. Hari ini tinggi, Pak. Sok dicek deh, terutama daerah-daerah dengan APBD tinggi. Itu gaji eselon 4 di kabupaten yang APBD-nya cukup, itu bisa mencapai Rp13 sampai Rp14 juta dengan tunjangan,” katanya.