BADAN Pusat Statistik (BPS) memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau komunitas Suku Anak Dalam (SAD) dan masyarakat pedalaman di Provinsi Jambi. Untuk mempermudah proses pendataan di wilayah yang sulit diakses, BPS menggandeng pemerintah daerah serta pihak Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD).
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan seluruh kelompok masyarakat, termasuk komunitas Suku Anak Dalam, akan menjadi bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Semuanya, termasuk SAD, ada metode khusus bagi petugas kami karena sudah dilatih secara berjenjang,” kata Sonny di Jambi, Jumat.
Menurut Sonny, seluruh petugas sensus telah mendapatkan pelatihan secara berjenjang mulai dari instruktur utama (intama) tingkat nasional hingga petugas pelaksana di daerah. Selama pelaksanaan sensus, para petugas juga akan berada di bawah pengawasan langsung pengawas lapangan.
BPS Gandeng Pemda dan TNBD Jangkau Wilayah Pedalaman
Sonny menjelaskan, pelaksanaan sensus di wilayah pedalaman Jambi dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu petugas menjangkau kawasan yang sulit diakses, termasuk permukiman komunitas Suku Anak Dalam.
“Peran pemerintah daerah memang luar biasa. Sensus ini milik kita bersama, sehingga peran dari pemerintah ketika masuk ke daerah sulit kami dibantu bagaimana menghadapi tantangan yang tidak mudah di lapangan,” ungkap Sonny.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha mengatakan pendataan terhadap komunitas Suku Anak Dalam dan masyarakat pedalaman akan dilakukan oleh petugas khusus (taspos). Langkah tersebut diterapkan karena lokasi tempat tinggal mereka berada di luar satuan lingkungan setempat (SLS).
Untuk memperlancar proses pendataan, BPS juga melibatkan petugas dari Taman Nasional Bukit Duabelas. Menurut Aidil, petugas taman nasional lebih memahami kondisi geografis dan karakteristik wilayah sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan sensus.
Gunakan Kuesioner Khusus
Aidil menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 bagi masyarakat pedalaman menggunakan kuesioner yang berbeda dengan pendataan di wilayah umum. Pendataan difokuskan pada aktivitas ekonomi sehari-hari sesuai sistem baku satuan lingkungan setempat (SLS).
Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, jumlah masyarakat pedalaman di Provinsi Jambi mencapai sekitar 5.000 kepala keluarga. Mereka tersebar di sejumlah kawasan, termasuk wilayah perbatasan provinsi seperti Lembah Masurai dan Sungai Tebal di Kabupaten Merangin.
“Kita akan masuk ke sana (pedalaman), dibantu masyarakat penunjuk jalan. Metode survei untuk masyarakat pedalaman beda, tidak menanyakan harta dan lain-lain, hanya aktivitas ekonomi harian saja,” sebut Aidil.
BPS berharap pendekatan khusus tersebut dapat memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat di wilayah pedalaman, tercakup dalam Sensus Ekonomi 2026 sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan komprehensif. (Ant/I-1)