GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat sepanjang 2026 dinilai menunjukkan tekanan terhadap sektor riil masih kuat. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut tekanan itu terjadi di tengah pelemahan daya beli, tingginya suku bunga, dan kenaikan biaya produksi.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 23.470 pekerja terkena PHK selama Januari-Mei 2026. Konsentrasi terbesar terjadi di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Timur yang merupakan basis industri manufaktur nasional.
“Fenomena ini terjadi di tengah melemahnya daya beli masyarakat, turunnya keyakinan konsumen, tingginya suku bunga acuan yang telah mencapai 5,75%, serta pelemahan rupiah yang meningkatkan biaya produksi terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor,” ujar Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman kepada Media Indonesia, Rabu (24/6).
Rizal mengatakan sektor yang paling rentan terdampak ialah industri padat karya. Sektor tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, elektronik, serta sebagian industri makanan dan minuman.
Menurut dia, sektor-sektor itu menghadapi tekanan berlapis. Selain permintaan domestik yang melambat, pelaku usaha juga berhadapan dengan persaingan impor yang semakin ketat dan kenaikan biaya operasional.
Perusahaan berorientasi ekspor juga menghadapi risiko akibat perlambatan ekonomi global. Kondisi itu membuat permintaan dari pasar utama, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok, belum sepenuhnya pulih.
Rizal menilai dampak lanjutan dari gelombang PHK perlu diwaspadai. PHK tidak hanya meningkatkan angka pengangguran, tetapi juga berpotensi menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini berkontribusi lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Jika tren ini berlanjut, maka akan terbentuk siklus negatif di mana pendapatan masyarakat turun, konsumsi melemah, penjualan perusahaan menurun, dan dunia usaha kembali melakukan efisiensi tenaga kerja,” jelasnya.
Karena itu, Rizal menilai pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah untuk menahan tekanan lebih dalam pada sektor riil. Langkah pertama ialah fokus pada penyelamatan industri padat karya melalui insentif produksi.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat perlindungan dari praktik impor yang merugikan, mempercepat investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, serta menjalankan program reskilling dan upskilling agar pekerja terdampak dapat segera kembali terserap di pasar kerja. (Z-10)