Fraksi Partai Gerindra DPR RI secara tegas membantah isu yang beredar di media sosial mengenai adanya rapat khusus untuk mengawasi pergerakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut dinilai sebagai upaya provokasi dan adu domba yang tidak berdasar.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, menyatakan bahwa kabar mengenai rapat yang dipimpin oleh Ketua Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, terkait pengawasan Wapres adalah hoaks. Ia menegaskan bahwa dalam setiap rapat internal fraksi, agenda tersebut tidak pernah ada.
“Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra, dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (24/6).
Fokus pada Ekonomi Rakyat dan Ketahanan Pangan
Bambang menjelaskan bahwa instruksi yang sebenarnya diberikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra adalah untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna memantau kondisi ekonomi masyarakat secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif di tingkat akar rumput.
Prioritas utama fraksi saat ini, lanjut Bambang, adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
“Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya,” tegasnya.
Gerindra menegaskan komitmen penuh untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hubungan antara keduanya dipastikan tetap harmonis dan solid.
Langkah Hukum dan Somasi
Menanggapi penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan tersebut, Partai Gerindra berencana mengambil langkah hukum. Bambang menyatakan bahwa meskipun pihaknya menghormati kebebasan pers, penyajian informasi harus tetap berpijak pada fakta dan akurasi.
“Ini gosip tidak benar dan cenderung memprovokasi serta mengadu domba. Atas adanya tudingan yang tidak benar itu, Partai Gerindra akan melayangkan somasi,” pungkasnya.
Fraksi Gerindra mengimbau publik agar lebih selektif dalam menyerap informasi di media sosial dan meminta media massa untuk menyajikan pemberitaan yang berimbang guna menjaga kondusivitas politik nasional. (Ant/E-3)