TOKOH muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, meminta seluruh peserta Muktamar NU ke-35 menjadikan forum tertinggi organisasi tersebut sebagai momentum pemurnian organisasi, bukan menjadi arena perebutan kekuasaan politik praktis.
Kiai kampung asal Situbondo, Jawa Timur ini mengingatkan agar konflik internal dan polemik hukum yang sempat mewarnai pasca-Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021 lalu tidak boleh terulang kembali. Menurutnya, salah memilih pemimpin akan berdampak fatal bagi marwah NU di mata publik.
“Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU, organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6/2026).
Belajar dari Semangat Piagam Jakarta
Gus Lilur menilai Muktamar ke-35 kali ini memikul tanggung jawab moral yang sangat besar di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menganalogikan kedewasaan berpikir para muktamirin dengan sikap para tokoh Islam saat peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945.
Kala itu, para pemimpin Islam berlapang dada menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan Indonesia yang baru merdeka.
“Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar,” tuturnya.
Sebagai wujud nyata dari semangat persatuan tersebut, Gus Lilur secara tegas menyatakan bahwa pemimpin PBNU yang terpilih nantinya harus mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.
Ia menilai, duet Prabowo-Gibran merupakan simbol rekonsiliasi nasional yang berhasil menyatukan polarisasi tajam di masyarakat, sekaligus meredam rivalitas antar-institusi keamanan seperti TNI dan Polri.
“Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu,” kata Gus Lilur.
Dorong Duet Said Aqil dan Nasaruddin Umar
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka memberikan dukungan kepada Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, untuk maju sebagai Ketua Umum PBNU. Sementara untuk posisi Rais Aam, ia mendorong ulama senior Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj kembali menakhodai NU.
Ia menilai keduanya merupakan kombinasi ideal dari akademisi, ulama tulen, dan cendekia sejati yang mampu membawa NU bersinar di panggung global.
Di sisi lain, Gus Lilur juga melontarkan kritik keras terhadap fenomena munculnya figur-figur yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung”. Istilah ini ia sematkan kepada pihak-pihak yang dinilai memanfaatkan simbol kesantrian demi legitimasi politik, tanpa memiliki kedalaman ilmu agama yang mumpuni.
“Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan itu yang sedang dipertaruhkan di Muktamar ke-35,” pungkasnya. (H-2)