OPERASI penertiban parkir liar dan juru parkir liar yang digencarkan Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak akan efektif menimbulkan efek jera jika hanya mengandalkan razia dan penindakan di lapangan.
Pengamat tata kota Nirwono Joga menilai praktik parkir liar berkembang jadi ladang ekonomi bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah yang melibatkan banyak pihak, mulai dari juru parkir, kelompok masyarakat, hingga oknum tertentu yang selama ini menikmati keuntungan dari bisnis tersebut.
“Penilangan, pencabutan pentil, atau razia hanya terapi. Tidak akan membuat jera kalau tidak ada solusi menyeluruh dan kepastian sistem yang menggantikannya,” kata Nirwono, hari ini.
Menurut Nirwono, besarnya potensi ekonomi dari sektor parkir menjadi salah satu alasan utama parkir liar terus bermunculan meski penertiban dilakukan berulang kali.
Ia menyebut sejumlah perhitungan memperkirakan potensi pendapatan parkir di Jakarta mencapai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun per tahun.
Namun, angka tersebut sebagian besar baru mencerminkan sektor parkir legal. Adapun aktivitas parkir liar yang tersebar di berbagai titik kota diyakini memiliki nilai ekonomi jauh lebih besar, meski belum pernah terpetakan secara pasti.
“Kalau kita lihat di mana-mana justru lebih banyak parkir liarnya daripada parkir legalnya. Potensi ini yang menurut saya harus menjadi pertimbangan karena ke depan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang cukup besar bagi DKI Jakarta,” ujarnya.
Menurut Nirwono, parkir liar berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Maka itu, penertiban semata tak menyelesaikan persoalan selama sumber pendapatan dari praktik itu masih terbuka lebar.
“Kita tahu semua parkir liar di Jakarta dikelola. Dalam tanda petik dilakukan pihak-pihak tertentu, mulai dari ormas, pihak keamanan, dan unsur-unsur lain yang ikut mengambil periuk di situ,” katanya.
Alih-alih mengandalkan operasi penertiban bersifat periodik, Nirwono menilai pemerintah harus membangun sistem parkir yang mampu menutup celah munculnya parkir liar.
Langkah pertama adalah memperbanyak fasilitas parkir legal yang memadai. Menurut dia, keterbatasan lahan membuat Jakarta tidak memiliki banyak pilihan selain membangun gedung-gedung parkir bertingkat yang dikelola secara profesional.
Selain penyediaan infrastruktur, digitalisasi jadi faktor yang tidak kalah penting. Nirwono menilai sistem parkir elektronik dan pembayaran nontunai merupakan cara paling efektif untuk memutus kebocoran pendapatan sekaligus menghilangkan ruang bagi praktik pungutan liar. Ia mencontohkan kawasan bisnis dan pusat perbelanjaan di Jakarta yang menerapkan sistem parkir digital secara penuh tanpa transaksi tunai.
“Kalau dikelola swasta bisa, kenapa pemerintah tidak bisa? Artinya ada pihak lain yang sengaja tidak mengoptimalkan pemasukan secara digital. Padahal, parkir elektronik memotong dua persoalan sekaligus, yaitu parkir liar dan pungutan liar. Semua tercatat sehingga tidak mengakibatkan kebocoran pendapatan,” katanya.
Guna mengelola sektor parkir lebih profesional, ia mengusulkan Pemprov DKI membentuk badan khusus berbentuk BLUD atau perusahaan daerah.Menurutnya, lembaga tersebut dapat mengintegrasikan pengelolaan parkir mulai dari perencanaan lokasi, digitalisasi sistem, hingga pengawasan untuk menekan kebocoran pendapatan dan praktik parkir liar.
“Jadi tata ruangnya ada, aturannya ada, kemudian pemantauannya juga ada. Ini yang harus jadi catatan bagi teman-teman di DPRD yang sedang membuat pansus parkir untuk melihat bahwa ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang diberikan,” ujar Nirwono.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pembenahan sektor parkir tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. “Catatannya, jangan terpaku pada uangnya. Parkir harus jadi instrumen untuk mengurangi kemacetan, memperbaiki kualitas udara, dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum,” pungkasnya. (H-2)