PEMBERSIHAN ranjau di Selat Hormuz menjadi langkah awal yang mutlak dilakukan agar lalu lintas maritim dapat kembali normal seperti sebelum perang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, kepada BBC.
Arsenio Dominguez yang memimpin lembaga di bawah naungan PBB tersebut menjelaskan tahapan krusial yang harus dilewati untuk menyelamatkan aktivitas pelayaran di wilayah tersebut.
“Begitu hal itu terlaksana, maka kami akan mulai bekerja untuk mengevakuasi kapal-kapal dan para pelaut yang telah berada di sana selama sekitar empat bulan,” kata Dominguez.
Ia menambahkan bahwa upaya mengembalikan volume lalu lintas ke rata-rata sebelum perang, sekitar 130 kapal per hari, masih membutuhkan kerja keras lanjutan. Hal ini demi memastikan jalur perairan yang vital tersebut benar-benar aman untuk dilintasi. Saat ini, dilaporkan ada lebih dari 500 kapal yang masih terjebak di kawasan Teluk dengan ribuan pelaut di dalamnya.
“Kami telah bekerja sama dengan negara-negara di wilayah tersebut, khususnya Oman dan Iran, serta negara-negara pesisir, demi memastikan tidak ada bahaya yang mengancam,” jelas Dominguez.
Selain masalah ranjau, Dominguez juga mengkhawatirkan adanya potensi tabrakan akibat kapal-kapal yang terburu-buru keluar dari Selat Hormuz. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya “pendekatan yang terorganisasi” untuk menghindari insiden tersebut.
Di sisi lain, perkembangan situasi politik sempat memicu simpang siur informasi. Melalui unggahan di platform Truth Social yang menyatakan AS dan Iran telah menyepakati perjanjian untuk mengakhiri perang, Presiden Donald Trump mengaku telah memerintahkan “pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat” di pelabuhan-pelabuhan Iran.
Namun, pengumuman tersebut kontras dengan peringatan terbaru yang dikeluarkan oleh Komando Pusat Pasukan Angkatan Laut AS (Navcent). Dalam advis yang dirilis untuk para pelaut dan pemilik kapal, Navcent menyatakan bahwa “blokade militer terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tetap berlaku.”
Menurut pihak Navcent, blokade tersebut akan terus dipertahankan sembari menunggu pelaksanaan jadwal perjanjian gencatan senjata AS-Iran.
“Tindakan penegakan hukum mencakup tembakan pelumpuh dan penghancur terhadap kapal-kapal yang tidak menunjukkan kepatuhan segera terhadap pasukan blokade dan/atau arahan pemeriksaan kapal,” tulis peringatan resmi dari Navcent tersebut.
Mengenai perbedaan informasi ini, pihak BBC Verify telah meminta tanggapan resmi kepada Komando Pusat AS (Centcom), Pentagon, serta Gedung Putih. (BBC/Z-2)