Penguatan Rupiah Ditopang SRBI, Indef Soroti Risiko Pengetatan Kredit
ilustrasi penguatan nilai tukar rupiah(Antara)

PENGUATAN nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir dinilai tidak terlepas dari tingginya minat investor terhadap instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Namun, di balik itu, ada konsekuensi terhadap sektor riil yang perlu diwaspadai. Utamanya terkait penyaluran kredit perbankan ke sektor produktif.

Head Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, meningkatnya penempatan dana pada SRBI yang menawarkan imbal hasil atau yield tinggi berpotensi mendorong perbankan lebih memilih memarkir likuiditas dibandingkan menyalurkannya melalui kredit ke sektor industri.

“Memang belakangan kinerja rupiah cukup positif. Salah satunya digerakkan oleh instrumen moneter, di mana kita tahu dari pelelangan, sudah cukup besar rupiah yang masuk ke SRBI,” ujar Andry dalam diskusi Indef bertajuk Daya Beli Tertekan, Ketahanan Ekonomi Dipertaruhkan yang digelar secara daring, Minggu (14/6).

Indef mencatat peserta lelang SRBI semakin meminta tingkat imbal hasil yang jauh di atas rata-rata tertimbang (weighted average), mencerminkan meningkatnya persepsi risiko di pasar. Hal tersebut terlihat dari pelebaran spread penawaran SRBI tenor 12 bulan, dari minus 30 basis poin (bps) pada awal April dengan kisaran yield 5,50%-5,80%, menjadi 118 bps pada 5 Juni dengan rentang 7,10%-8,28%, dan kembali melebar menjadi 146 bps pada 12 Juni dengan kisaran 7,40%-8,86%. Kenaikan ini menunjukkan investor menuntut premi risiko yang lebih tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, Bank Indonesia sempat menahan diri sebelum akhirnya meningkatkan penyerapan likuiditas melalui SRBI. Pada 6 Mei, total penawaran SRBI tenor 12 bulan mencapai Rp32,6 triliun, namun BI hanya menyerap Rp1,86 triliun pada tingkat yield 6,50%. Memasuki Juni, BI mulai menaikkan cut-off yield dan kembali menyerap dana dalam jumlah besar, termasuk sebesar Rp36 triliun pada 12 Juni.

Menurut Andry, kondisi tersebut menjadi salah satu biaya yang harus ditanggung untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menyoroti besarnya dana yang terserap pada SRBI tenor 12 bulan. Dari total dana yang diterima pada lelang 12 Juni sebesar Rp36 triliun, sekitar Rp30 triliun berasal dari tenor tersebut.

“Pada 12 Juni kemarin total accepted sampai Rp36 triliun. Rp30 triliunnya sendiri berasal dari tenor 12 bulan. Jadi di tenor 12 bulan cukup banyak yang masuk ke sana,” katanya.

Ia menambahkan, nilai penyerapan tersebut jauh di atas rata-rata historis yang berada di kisaran Rp16 triliun. Bahkan, pada 29 Mei, BI tercatat menyerap dana SRBI hingga Rp40 triliun.

“Jadi inilah salah satu biaya yang cukup besar untuk menahan kelemahan kurs rupiah yang pada hari ini kurang lebih selisihnya baru sekitar Rp200 sampai Rp300 dibandingkan kondisi sebelumnya yang sempat mencapai Rp18 ribu,” jelasnya.

Andry menilai, apabila pemerintah belum mampu meyakinkan pasar terhadap prospek perekonomian, maka investor akan terus mencari instrumen dengan imbal hasil tinggi. Kondisi ini berpotensi mengubah perilaku perbankan karena pemegang utama SRBI adalah bank. “Dan kalau kita lihat pada akhirnya perbankan pasti akan memilih parkir dana di SRBI ini daripada menyalurkan ke kredit industri,” jelasnya.

Ia memperingatkan, jika tren tersebut terus berlanjut, rasio likuiditas perbankan seperti Loan to Funding Ratio (LFR) berisiko meningkat dan ruang ekspansi kredit akan semakin menyempit.

“Ke depan kita akan menghadapi fase yang cukup sulit kalau kita berbicara industri dalam hal ini untuk mendapatkan kredit murah, karena cost of fund pasti akan meningkat,” kata Andry.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan survei Bank Indonesia menunjukkan adanya perlambatan permintaan kredit baru, terutama untuk modal kerja dan investasi. Pada kuartal I-2026, permintaan kredit untuk kedua segmen tersebut tercatat mengalami penurunan cukup dalam.

“Dalam hal ini perbankan cukup melihat bahwa kemungkinan terbesar ke depan adalah adanya penurunan dari permintaan kredit dari sisi modal kerja dan investasi,” jelasnya.

Meski permintaan kredit konsumsi mengalami peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya, Andry menilai kondisi tersebut lebih mencerminkan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

“Biasanya memang seperti itu. Ketika permintaan kredit modal kerja dan investasi melemah, kondisi tersebut diakomodasi dengan kredit konsumsi yang semakin besar karena memang tekanannya ke daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya perlambatan pada perusahaan-perusahaan besar yang selama ini menjadi kontributor utama permintaan kredit perbankan. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sinyal meningkatnya kehati-hatian sektor perbankan. “Jadi ini menurut saya sinyal yang diberikan bahwa perbankan sudah mulai waspada,” terangnya.

Menurut Andry, bank cenderung memarkirkan dananya pada instrumen yang lebih aman di tengah perlambatan industri dan tertahannya daya beli masyarakat. Sentimen dunia usaha pun masih terbatas, tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang masih stagnan di level 50 pada Mei. “Ini menjadi salah satu hal yang cukup berat,” katanya.

Tekanan terhadap sektor industri juga diperparah oleh penurunan pesanan ekspor selama tiga bulan berturut-turut serta meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku impor di tengah pelemahan rupiah. Menurut Andry, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan biaya yang pada akhirnya diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk. “Ada sinyal bahwa tekanan ini datang dari sisi biaya yang pada akhirnya cukup meningkat,” pungkasnya. (Ins/P-3)



Source link

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *