SISTEM penganggaran Amerika Serikat kini berada di titik nadir. Tugas paling krusial Kongres–menentukan cara uang rakyat dibelanjakan–telah menjadi medan tempur partisan yang nyaris mustahil ditembus. Sejak 1997, Kongres tercatat belum pernah lagi meloloskan rancangan undang-undang pendanaan tahunan tepat waktu, dan kini, di bawah tekanan Presiden Donald Trump, keretakan dalam sistem tersebut semakin menganga.
Kebuntuan Partisan dan Strategi Jalan Sendiri
Proses pembuatan anggaran yang normal kini terhambat oleh kebuntuan politik dan dorongan Presiden Trump agar Partai Republik bergerak sendiri tanpa kompromi dengan Demokrat. Hal ini mengancam keberlangsungan program publik yang diandalkan jutaan warga Amerika serta membahayakan kesehatan fiskal jangka panjang negara.
Maya MacGuineas, Presiden Committee for a Responsible Federal Budget, menyatakan bahwa lingkungan politik saat ini telah ‘teracuni’. Menurutnya, dibutuhkan sekelompok pembuat undang-undang yang bersedia mengutamakan pendanaan pemerintah di atas pertikaian politik tahunan.
Penggunaan Jalur Cepat Rekonsiliasi
Pekan ini, Partai Republik meloloskan pendanaan untuk dua lembaga penegakan imigrasi melalui proses ‘jalur cepat’ yang disebut rekonsiliasi. Mekanisme ini memungkinkan RUU lolos dengan mayoritas sederhana di kedua kamar, sehingga melewati prosedur filibuster dan mengabaikan peran Demokrat.
Trump kini mendesak Partai Republik untuk kembali menggunakan jalur ini guna mengejar prioritas belanja baru, termasuk tambahan dana pertahanan sebesar US$350 miliar (sekitar Rp5.700 triliun). Langkah ini dinilai mengesampingkan Komite Alokasi yang secara tradisional memegang peran kunci dalam anggaran bipartisan.
Catatan Krisis: Sejak Trump menjabat untuk masa jabatan keduanya, pemerintah federal mengalami tiga kali shutdown (penutupan sementara) dan tanda-tanda shutdown keempat mulai membayangi menjelang tenggat waktu 30 September.
Ketimpangan Anggaran Militer vs Domestik
Dalam usulan anggaran tahun fiskal mendatang, Trump mengajukan permintaan yang sangat kontras:
- Dana Militer: US$1,5 triliun (naik 44% dari level tahun 2026).
- Dana Non-Pertahanan: US$660 miliar (turun 10% dibandingkan tahun sebelumnya).
Senator Patty Murray dari Demokrat menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerima tawaran anggaran perang yang dianggap timpang dan tidak masuk akal tersebut tanpa ada peningkatan sebanding pada belanja domestik.
Sentralisasi Kekuasaan Eksekutif
Selain konflik di Kongres, pemerintahan Trump juga dituduh mencoba merebut ‘kekuatan dompet’ (power of the purse) dari legislatif. Administrasi dilaporkan menahan miliaran dolar dana untuk layanan perumahan berpenghasilan rendah, bantuan pendidikan, dan riset medis yang sebenarnya telah disetujui Kongres.
Upaya sentralisasi wewenang di cabang eksekutif ini memicu kekhawatiran lintas partai. anggota DPR Rosa DeLauro menyatakan bahwa penggunaan rekonsiliasi secara berlebihan mengikis akuntabilitas dan melucuti kekuasaan konstitusional Kongres dalam mengatur pengeluaran negara.
Masa Depan yang tidak Pasti
Meskipun Trump mendesak melalui media sosial agar Partai Republik segera meloloskan Recon 3.0, tantangan besar menanti di Senat. Beberapa politisi Republik, termasuk Senator Susan Collins dan Lisa Murkowski, menyatakan skeptisisme terhadap penggunaan jalur rekonsiliasi untuk menggantikan proses alokasi normal.
Dengan margin suara yang sangat tipis di kedua kamar, Partai Republik membutuhkan dukungan hampir bulat dari anggotanya sendiri untuk meloloskan paket anggaran sepihak ini. Jika kesepakatan tidak tercapai sebelum 30 September, Amerika Serikat dipastikan akan menghadapi krisis pendanaan baru yang berdampak luas pada stabilitas ekonomi dan layanan publik. (Washington Post/I-2)