KEBIJAKAN penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax, yang berlaku mulai 10 Juni 2026, memicu beragam reaksi di tengah masyarakat. Meski dinilai sebagai langkah rasional secara ekonomi, pemerintah diingatkan untuk mengedepankan komunikasi publik yang empatik guna meredam gejolak dan kemarahan publik.
Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Antonius Budisusila, menyatakan bahwa kenaikan ini merupakan konsekuensi dari tekanan berlapis yang menghantam sektor energi nasional. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina saat ini berada dalam posisi sulit untuk menjaga keseimbangan beban subsidi.
“Kenaikan harga Pertamax ini bisa dipahami sebagai langkah penyesuaian terhadap harga keekonomian. Tekanannya datang dari beberapa sisi sekaligus, yakni harga minyak global dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS,” ujar Antonius saat dihubungi dari Jakarta.
Tekanan Ekonomi dan Lonjakan Harga
Antonius menjelaskan bahwa kondisi geopolitik global yang belum stabil menjadi faktor utama yang mengerek harga minyak dunia. Di sisi lain, fluktuasi Rupiah memperberat biaya impor energi, sehingga penyesuaian harga menjadi pilihan yang sulit dihindari agar beban subsidi tidak semakin membengkak.
Berdasarkan data yang dihimpun, berikut adalah ringkasan faktor dan dampak dari kebijakan penyesuaian harga tersebut:
| Aspek Kebijakan | Detail Informasi |
|---|---|
| Tanggal Berlaku | 10 Juni 2026 |
| Persentase Kenaikan | 32 Persen |
| Faktor Eksternal | Kenaikan harga minyak dunia & Ketegangan geopolitik |
| Faktor Moneter | Pelemahan nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dolar AS |
| Risiko Sosial | Migrasi konsumsi ke Pertalite & Penurunan daya beli |
Pentingnya Komunikasi Publik
Meskipun secara hitungan ekonomi dapat dimaklumi, Antonius menekankan bahwa lonjakan harga sebesar 32% dalam satu waktu adalah angka yang sangat tajam bagi konsumen. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada cara menyampaikan kebijakan tersebut kepada rakyat.
“Pendekatan yang dilakukan harus mengedepankan kecepatan, kejujuran, empatik, konsisten, dan berbasis data. Pemerintah harus dialogis, akuntabel, serta terbuka terhadap evaluasi,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan adanya potensi efek domino, yakni migrasi besar-besaran pengguna Pertamax ke Pertalite. Jika tidak diantisipasi dengan pengawasan ketat, hal ini justru akan menambah beban baru pada kuota BBM bersubsidi.
Lebih jauh, penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan biaya transportasi dan energi dikhawatirkan dapat memperlambat laju konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. (Z-1)