Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan bahwa transformasi digital di tingkat dasar bukan lagi sekadar pilihan, melainkan instrumen utama dalam melahirkan kebijakan publik yang presisi. Integrasi sistem administrasi digital terbukti mampu memotong rantai birokrasi dan berdampak langsung pada efisiensi penyaluran bantuan serta penanganan isu kesehatan di masyarakat.
Keberhasilan tata kelola digital ini membawa Kota Tangsel menjadi percontohan nasional. Salah satunya melalui kunjungan studi tiru dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berniat mengadopsi penuh sistem informasi berbasis aplikasi milik Pemkot Tangsel.
Kepala Dinas Kominfo Kota Tangsel, TB Asep Nurdin, menyikapi positif ketertarikan daerah luar terhadap inovasi lokal ini. Ia menjelaskan bahwa platform E-PKK dan E-Dasawisma Tangsel dirancang sebagai pilar penyuplai informasi utama dalam ekosistem Satu Data Tangsel.
Melalui sistem ini, kader di lapangan mampu menyuplai data riil secara real-time mengenai kondisi sosial, stunting, hingga potensi ekonomi mikro di lingkungan RT/RW. Tugas Diskominfo adalah memastikan infrastruktur jaringan aman agar data tersebut mengalir menjadi dashboard analitik yang siap digunakan untuk intervensi kebijakan berbasis data (data-driven policy).
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa digitalisasi ini dampaknya sangat langsung ke dompet dan dapur mereka. Pertama, dengan basis data E-Dasawisma yang diperbarui secara berkala oleh kader lingkungan, penyaluran bantuan sosial atau insentif ekonomi akan jauh lebih tepat sasaran. Risiko salah sasaran atau data ganda bisa kita tekan seminimal mungkin,” kata Asep, Jumat (12/6/2026).
Asep menjabarkan tiga manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas di Tangerang Selatan melalui optimalisasi aplikasi pintar ini. Pertama, dana kemiskinan dan kesejahteraan keluarga diverifikasi langsung dari tingkat bawah oleh kader lingkungan, menekan potensi penyimpangan distribusi bansos.
Kedua, grafik tumbuh kembang anak yang diinput kader melalui aplikasi langsung terkoneksi ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Penanganan gizi buruk bisa dilakukan hari itu juga tanpa sekat birokrasi yang berbelit.
Ketiga, data pelaku usaha rumahan binaan PKK di tiap kelurahan terpetakan secara terpadu. Hal ini memudahkan Dinas Koperasi dan UKM untuk menyalurkan paket pelatihan modal usaha yang tepat guna.
Sementara itu, Sekretaris PKK Kabupaten Paser, Yola Yusuf, mengakui sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Penajam Paser Utara (kawasan IKN), Kabupaten Paser dituntut melakukan akselerasi teknologi digital yang masif guna mengimbangi laju perkembangan kawasan.
“Kami saat ini masih manual, baik pencatatan maupun administrasi pendukung lainnya. Kami ingin belajar langsung bagaimana Tangsel mengelola SIM PKK agar bisa kami terapkan di Paser,” jelas Yola. (H-2)