PRESIDEN Prabowo Subianto memanfaatkan penyerahan surat kepercayaan delapan duta besar negara sahabat untuk menegaskan kembali posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Di hadapan para diplomat dalam pertemuan tertutup itu, Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai dan menolak pendekatan militer sebagai solusi berbagai persoalan internasional.
Pesan itu disampaikan Kepala Negara saat menerima surat kredensial delapan duta besar yang baru bertugas di Indonesia. Prosesi penerimaan berlangsung di Istana Kepresidenan dan dihadiri para wakil menteri luar negeri.
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mengatakan para duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan berasal dari berbagai kawasan dunia. Mereka antara lain berasal dari Filipina, Sri Lanka, Republik Ceko, Yunani, Palestina, Libanon, Korea Selatan, serta Saint Lucia.
Menurut Anis, dalam pertemuan tersebut Prabowo tidak membahas isu konflik tertentu secara spesifik, termasuk situasi di Timur Tengah. Namun, Kepala Negara menjelaskan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang tetap berpegang pada sikap bebas aktif.
“Tadi Presiden kepada para dubes hanya menjelaskan prinsip Indonesia dalam diplomasi internasional bahwa kita ini bebas aktif. Kita tidak punya aliansi militer dengan negara apa pun,” kata Anis kepada wartawan di Istana Kepresidenan.
Di tengah dunia yang semakin saling terhubung, Prabowo menilai penyelesaian damai menjadi kebutuhan utama dalam menjaga stabilitas global. Karena itu, Indonesia mendorong kerja sama dan dialog sebagai jalan keluar berbagai konflik.
“Semua bentuk penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik apa pun, itu tidak akan berujung baik. Karena itu yang kita dorong adalah membangun semangat perdamaian dan kerja sama dengan semua pihak,” ujar Anis mengutip pesan Presiden.
Penyerahan surat kredensial tersebut juga menjawab pertanyaan mengenai keterlambatan penerimaan sejumlah duta besar yang telah tiba di Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Menurut Anis, Prabowo bahkan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para diplomat atas tertundanya agenda tersebut.
Padatnya Agenda Prabowo
Ia menegaskan tidak ada faktor lain di balik keterlambatan selain padatnya agenda Prabowo sejak pelantikan. Fokus pemerintah terhadap berbagai perkembangan global juga disebut menyita perhatian besar Kepaa Negara dalam beberapa bulan terakhir.
“Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial ini. Murni karena masalah jadwal yang sangat padat sejak pelantikan dan fokus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh,” katanya.
Anis memastikan para duta besar memahami kondisi tersebut. Menurutnya, respons yang diberikan para diplomat berlangsung positif dan penuh pengertian mengingat situasi internasional saat ini juga sedang menghadapi berbagai tantangan.
“Bagus semuanya. Mereka bisa mengerti situasinya dan tidak ada masalah pada dasarnya,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung dalam format bersama, bukan secara terpisah dengan masing-masing duta besar. Seluruh diplomat mendapatkan kesempatan menyampaikan pesan dari kepala negara atau pimpinan pemerintahan mereka kepada Presiden Prabowo.
Anis menggambarkan suasana pertemuan berlangsung hangat dan akrab. Bahkan, menurutnya, para duta besar sempat menikmati kopi Hambalang yang disajikan dalam acara tersebut.
“Suasananya sangat bagus tadi. Yang lebih penting tadi mereka semuanya mencoba kopi Hambalang,” kata Anis.
Sementara itu, terkait penerimaan surat kredensial duta besar lainnya yang belum dilakukan, Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk mengatur jadwal berikutnya.
“Sedang kita atur dengan Pak Mensesneg. Mudah-mudahan bisa dalam waktu cepat,” pungkas Anis. (H-3)