MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tidak akan memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional. Hal ini dikarenakan skema anggaran program tersebut dirancang secara fleksibel.
Purbaya menegaskan bahwa fleksibilitas rancangan program memungkinkan pemerintah melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi dan ketersediaan anggaran. Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran mengenai kekakuan anggaran pada program-program strategis tersebut.
“Tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan,” ujar Purbaya dilansir dari Antara, Sabtu (6/6).
Menkeu menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global pada dasarnya tidak mempermasalahkan fundamental fiskal Indonesia terkait program-program tersebut. Menurutnya, fokus lembaga internasional lebih tertuju pada dinamika sentimen pasar dibandingkan fondasi ekonomi nasional.
“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya. Cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau fondasinya, enggak ada masalah,” imbuhnya.
Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga defisit anggaran dalam batas aman, yakni di kisaran 2% hingga 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya optimistis angka tersebut dapat dipertahankan meskipun berbagai program prioritas dijalankan secara simultan.
Lebih lanjut, ia menjamin pemerintah memiliki mekanisme kendali jika terjadi gejolak eksternal, seperti kenaikan harga minyak dunia. “Kalau kepepet misalnya harga minyak dunia lagi tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan,” pungkasnya. (Z-10)