MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, menegaskan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi tanpa pengecualian. Ia menekankan, setiap penyelenggara negara wajib menjalankan tugas dengan penuh integritas, menjaga amanah jabatan, serta mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Menko Polkam memberikan arahan dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI kepada Forkopimda Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6).
Dalam sambutannya, Djamari menyoroti pentingnya soliditas dan sinergi seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif menjadi landasan utama bagi keberhasilan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyatakan, Prabowo menempatkan kepentingan rakyat, integritas, dan supremasi hukum sebagai prioritas utama. Karena itu, seluruh pejabat negara dituntut menjaga kepercayaan publik dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.
“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapapun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh pejabat negara harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat,” ujarnya seperti dikutip pada Jumat (5/6).
Selain ancaman di dunia nyata, Djamari turut mengingatkan, tantangan besar juga hadir di ruang digital. Ia menilai penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian berpotensi memicu perpecahan sehingga perlu ditangani secara serius dan bersama-sama.
“Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan. Ini sangat serius dan harus kita hadapi bersama. Daerah yang ingin kita kuasai harus kita duduki, awasi, dan patroli. Kita harus hadir di medan itu, karena jika tidak, akan dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” ujarnya.
Pencegahan Konflik
Lebih lanjut, Djamari menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan konflik sosial melalui koordinasi yang kuat antar unsur Forkopimda. Ia mengingatkan seluruh pejabat, aparat, dan pemimpin daerah agar selalu menjaga sikap, tutur kata, serta perilaku dalam menjalankan tugas karena pada dasarnya mereka berasal dari rakyat dan mengemban amanah untuk melayani rakyat.
“Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan yang tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat. Kepala daerah harus menjadi contoh bagi rakyatnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kegiatan silaturahmi Forkopimda digelar secara regional guna mendorong terciptanya persaingan yang sehat antar daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Menurut Tito, kawasan Jawa-Bali memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, sekaligus kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu, stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut harus terus dipertahankan agar pembangunan dapat berjalan optimal.
“Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan. Forkopimda yang kompak akan mampu mendeteksi dan mencegah potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di daerah. Dasar hukumnya sudah jelas,” ujar Mendagri.
Menjaga Situasi Kondusif
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga situasi wilayah tetap kondusif. Tito turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi para gubernur, bupati, dan wali kota yang selama ini aktif berkoordinasi dengan BPS serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sensus tersebut menjadi momentum penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Amalia menjelaskan bahwa wilayah Jawa-Bali dihuni sekitar 162,87 juta jiwa atau setara 57,22% dari total penduduk Indonesia. Besarnya jumlah penduduk tersebut, kata dia, merupakan peluang sekaligus tantangan. Bonus demografi hanya dapat memberikan manfaat maksimal apabila dikelola melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang memadai.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” jelasnya. (Z-2)