Praktik premanisme dan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dilaporkan masih marak terjadi di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). Kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan, khususnya untuk pembelian solar subsidi (bio solar), yang memadati sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah. Merespons situasi tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel menggelar rapat koordinasi (rakor) terbatas yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel, Muhidin, serta jajaran pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Area Kalsel pada Rabu (3/6).
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membedah akar masalah kelangkaan BBM serta memperketat pengawasan penyaluran di lapangan.
“Kita telah menggelar pertemuan bersama Gubernur dan pihak Pertamina, membahas masalah kelangkaan BBM serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel,” ungkap Irjen Pol Rosyanto di Banjarbaru.
Indikasi Penimbunan dan Premanisme
Dalam rakor tersebut, terungkap sejumlah faktor krusial yang diduga menjadi penyebab utama kelangkaan. Selain adanya indikasi penimbunan oleh pihak-pihak tertentu, praktik premanisme di lingkungan depo maupun dalam rantai distribusi BBM disinyalir masih terjadi.
Padahal, jika merujuk pada data kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Kalsel, seharusnya tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang. “Dalam hal ini, diperlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM subsidi agar penyaluran tepat sasaran,” tegas Kapolda.
Rakor tersebut turut dihadiri jajaran petinggi Polda Kalsel, mulai dari Wakapolda, Irwasda, hingga jajaran Direktur Reserse Kriminal Umum dan Khusus. Sementara dari pihak Pertamina, hadir Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, dan Sales Area Manager Kalsel, Bondan Tri Wibowo.
Evaluasi Sistem QR Code
Executive General Manager Pertamina Balikpapan, Isfahani, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan mekanisme QR Code sebagai instrumen pengendalian volume pembelian solar subsidi. Namun, ia mengakui implementasi di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan kepatuhan pengguna.
“Petugas SPBU memiliki peran penting untuk melakukan verifikasi langsung terhadap pengguna QR Code saat transaksi. Namun, pengawasan terhadap penggunaan kode tersebut memang masih terbatas,” ujar Isfahani.
Gubernur Kalsel, Muhidin, mendorong adanya penguatan sistem yang lebih ketat. Ia mengusulkan kajian integrasi data kendaraan melalui STNK ke dalam sistem QR Code guna meminimalisasi penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
- Penelusuran mendalam terhadap penyebab antrean mengingat kuota BBM secara data mencukupi.
- Peningkatan koordinasi lintas instansi untuk memberantas praktik premanisme dan penimbunan.
- Pertamina diminta menyempurnakan sistem pengendalian QR Code agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi dan Polda Kalsel berkomitmen untuk terus memantau distribusi di lapangan guna memastikan hak masyarakat atas BBM subsidi tidak terganggu oleh praktik ilegal. (E-3)