BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Selasa (2/6/2026). Langkah ini diambil guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pusat dan daerah untuk menciptakan tata ruang wilayah perbatasan yang efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa kualitas kebijakan serta implementasi tata ruang di beranda terdepan negara sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur yang mengeksekusinya di lapangan.
“Melalui Bimtek ini, kami mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang kawasan perbatasan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Edfrie melalui keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono, menjelaskan bahwa pelatihan kali ini menggunakan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran daring (online) dan klasikal (tatap muka). Desain ini dipilih agar proses peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dapat menjangkau kebutuhan berbagai daerah secara adaptif.
“Kegiatan ini juga memuat modul pembelajaran terstruktur yang diakhiri dengan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengukuran capaian peningkatan kapasitas aparatur,” kata Ismawan.
Di sisi lain, tata ruang perbatasan dinilai memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah biasa. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Deni Prasetyo, mengingatkan bahwa tata ruang di perbatasan memegang konsekuensi strategis karena bersentuhan langsung dengan harga diri dan kedaulatan bangsa.
“Tata ruang di perbatasan bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen negara untuk mengelola wilayah dan berbagai kepentingan yang hadir secara bersamaan. Tantangan utama saat ini terletak pada kapasitas aparatur dalam menerjemahkan instrumen tersebut menjadi keputusan yang efektif di lapangan,” jelas Deni.
Guna mempertajam instrumen perencanaan, BNPP RI turut menggandeng Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP). Asosiasi profesi ini diharapkan mampu membantu aparatur daerah merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perbatasan yang tidak lagi kaku.
Ketua Umum IAP, Adriadi Dimastanto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian tata ruang perbatasan dengan menggunakan paradigma baru.
“Kami berharap kolaborasi dengan BNPP RI dapat terus berlanjut. Kami ingin memperluas wawasan bersama terkait pendekatan penataan ruang kawasan perbatasan yang berorientasi keluar (outward looking) dan berdaya saing,” tutur Adriadi.(H-2)