UPAYA mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia kini mendapat dukungan instrumen baru. Regional Government Success Scorecard (RGSS), sebuah alat berbasis data, hadir untuk membantu mengidentifikasi pendorong utama keberhasilan pemerintah daerah (pemda).
Dikembangkan Chandler Governance Group (CGG) dengan dukungan Gates Foundation, RGSS diadaptasi ke dalam konteks lokal melalui kolaborasi bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia. Instrumen ini menyajikan pandangan komparatif dan kontekstual mengenai kinerja tata kelola di 514 kota dan kabupaten di Indonesia.
Membaca Data Melalui Sistem Pembanding yang Adil
Selama ini, perbandingan kinerja antar-pemda sering kali dinilai kurang adil karena mengabaikan titik awal struktural yang berbeda, seperti faktor geografi atau kekayaan alam. Menjawab tantangan tersebut, RGSS tidak menggunakan peringkat sederhana, melainkan menerapkan metodologi Perbandingan Rekan Dinamis (Dynamic Peer Comparison/DPC).
Melalui metode DPC, setiap pemda akan dinilai dan dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik dan kondisi struktural serupa. Langkah ini diambil untuk menghindari bias peringkat konvensional yang cenderung menguntungkan wilayah dengan keunggulan struktural alami, sekaligus merugikan daerah yang beroperasi di lingkungan yang lebih menantang.
Kerangka kerja diagnostik ini disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu:
- Kemampuan: Kapasitas dan kualitas kelembagaan pemda.
- Masukan: Sumber daya yang tersedia bagi pemerintah daerah.
- Kinerja: Hasil nyata dari kebijakan yang dirasakan langsung oleh warga.
- Lingkungan Dasar: Kondisi struktural (geografi dan SDA) yang berada di luar kendali langsung pemda.
Alat Diagnosis, Bukan Sekadar Rapor Pemda
Melalui pendekatan ini, RGSS diposisikan sebagai alat bantu bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi mandiri, bukan sebagai instrumen untuk menghakimi kinerja wilayah.
“RGSS bukanlah rapor; ini adalah alat diagnostik. Tujuan kami adalah untuk membantu para pemimpin nasional dan lokal lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan variasi hasil dan keluaran tata kelola di berbagai konteks, dan untuk mengungkap pelajaran praktis yang dapat dibagikan di seluruh pemerintahan daerah,” ujar Wu Wei Neng, Chief Executive Officer Chandler Governance Group.
Apresiasi senada juga datang dari pihak regulator yang melihat pentingnya standardisasi evaluasi yang objektif.
“Memperkuat tata kelola daerah membutuhkan pendekatan yang berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kami menyambut inisiatif RGSS sebagai alat yang bermanfaat untuk lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan hasil dan kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” kata Dr. Heriyandi Roni, M.Si., Direktur Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas, KEMENDAGRI.
Akses Data Terbuka untuk Publik
Sebagai mitra akademis utama, LPEM FEB UI memastikan RGSS kokoh secara metodologis sekaligus relevan dengan realitas lanskap pemerintahan di Indonesia. Khoirunurrofik, Ph.D, Kepala Kajian Bidang Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan LPEM FEB UI, berharap alat ini dapat memperkaya diskusi berbasis bukti mengenai kebijakan publik dan pembangunan daerah.
Saat ini, seluruh profil pemda, perangkat data interaktif, hingga dokumentasi metodologi dari 514 kota dan kabupaten tersebut sudah dapat diakses oleh publik dan praktisi kebijakan melalui situs resmi di https://regionalgovscorecard.org/. (Z-2)