KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan kesiapan infrastruktur kesehatan untuk puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Salah satu langkah yang disiapkan ialah pengoperasian sejumlah klinik darurat di titik-titik untuk kebutuhan penanganan cepat bagi jemaah.
Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar saat mengecek kesiapan pelayanan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Sabtu (23/5).
Irfan mengatakan kunjungan rombongan Amirulhaj ke KKHI ini bertujuan memastikan kesiapan tenaga kesehatan (nakes) sekaligus mengevaluasi pelayanan yang telah berjalan selama musim haji.
Ia mengakui operasional tahun ini dihadapkan pada tantangan regulasi kesehatan di Arab Saudi yang cukup ketat dan dinamis. Kendati demikian, nakes Indonesia dinilai adaptif dalam menjaga kualitas pelayanan tanpa melanggar aturan setempat.
“Memang ada beberapa kendala terkait regulasi yang berlaku di sini, tetapi teman-teman berusaha menyesuaikan diri, bagaimana tetap mematuhi regulasi namun tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah kita,” katanya.
Terkait taktis pelayanan medis di Armuzna, Irfan kembali menegaskan keberadaan klinik darurat menjadi upaya dini sebelum jemaah membutuhkan tindakan lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah Arab Saudi.
“Klinik-klinik untuk pelayanan darurat, tetapi tetap bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah Saudi. Pada kondisi tertentu, jemaah harus segera dirujuk ke rumah sakit di Saudi,” jelasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, ada 1.200 nakes disiagakan. “Kami memiliki sekitar 1.200 tenaga kesehatan. Tiap kloter ada satu dokter dan satu perawat, kemudian di PPIH juga ada ratusan tenaga kesehatan. Insya Allah ini akan bisa melayani jemaah kita selama Armuzna,” ungkapnya.
Di sisi lain, Irfan memaparkan mengenai penurunan signifikan angka jemaah yang sakit maupun wafat pada musim haji tahun ini. Menurutnya, perbaikan data klinis ini merupakan dampak positif dari pengetatan syarat istitha’ah kesehatan sejak di tanah air.
“Salah satu alasannya karena pemeriksaan istitha’ah kesehatan di tanah air relatif lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Sehingga hari ini yang dirawat turun drastis, yang meninggal juga turun drastis,” ujarnya.
Adapun mengenai skema safari wukuf bagi jemaah lansia dan kelompok risiko tinggi (risti), pemerintah terus mencari jalan tengah melalui jalur diplomasi resmi agar pelaksanaannya kelak tidak menabrak koridor hukum setempat.
“Safari wukuf secara resmi memang tidak diperbolehkan oleh otoritas Saudi, tetapi kita akan mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan yang tidak melanggar regulasi dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi tim medis Indonesia dalam pelayanan haji 2026.
“Terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang sangat tangguh menghadapi regulasi Pemerintah Saudi yang super ketat dan terus berubah. Teman-teman dokter mampu mengantisipasi dengan kecerdasan dan langkah-langkah yang tepat,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menambahkan, dinamika di lapangan haji 2026 akan menjadi bahan evaluasi berkala agar tata kelola pelayanan kesehatan haji ke depan jauh lebih adaptif, taktis, dan protektif terhadap jemaah.
“Ke depan, Kementerian Haji akan terus mendapatkan masukan dari para dokter dan tenaga kesehatan di lapangan agar pola pelayanan semakin efektif, efisien, dan memberi manfaat yang lebih besar bagi jemaah,” ujarnya. (H-2)