Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa orientasi pembangunan di Tanah Papua harus mengalami pergeseran paradigma. Pembangunan tidak boleh lagi hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan besarnya nilai investasi, melainkan wajib menempatkan manusia khususnya Orang Asli Papua (OAP) sebagai pusat dari setiap kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Paulus merespons dinamika pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang tengah berjalan di wilayah Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel, yang melibatkan pembukaan jutaan hektare kawasan hutan alam. Menurut purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini, pendekatan dialog dan komunikasi yang manusiawi menjadi kunci utama demi keberlanjutan proyek nasional tersebut.
“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus-menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujar Paulus melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/5).
Mantan Kapolda Papua ini menjabarkan bahwa akar persoalan utama yang memicu berbagai konflik sosial, keterbelakangan pendidikan, rendahnya akses kesehatan, hingga gangguan keamanan di Papua adalah kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, kehadiran PSN maupun investasi besar harus mampu mengintervensi masalah isi perut dan pendapatan rumah tangga jemaah setempat.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” tuturnya.
Paulus menilai masyarakat Papua tidak cukup hanya disodorkan bahasa formal pembangunan atau angka-angka makro investasi. Jemaah terdampak diakar rumput harus diajak duduk bersama untuk diberikan pemahaman konkret mengenai peluang ekonomi, lapangan kerja, serta proteksi masa depan terhadap hak-hak adat mereka. Langkah sepihak tanpa pelibatan masyarakat dinilai harus dihindari.
Paulus yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025 sebagai anggota Komite Eksekutif Otsus Papua ini menilai, perencanaan pembangunan Papua sudah saatnya menggunakan metode bottom-up (dari bawah ke atas). Kebijakan tidak boleh lagi didikte dari atas (top-down) berdasarkan sudut pandang elite atau pemerintah pusat semata.
Aspirasi murni masyarakat dari tingkat kampung, desa, distrik, hingga kota harus didengar dan dijadikan cetak biru (blueprint) kebijakan. Pendekatan ini merupakan bentuk penghormatan nyata terhadap eksistensi, budaya, dan identitas masyarakat adat Papua.
“Proyek besar dan investasi nasional baru akan memiliki makna apabila mampu menghadirkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua,” pungkas Paulus. (E-3)