FENOMENA ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan semakin menjadi sorotan di tengah besarnya jumlah usia produktif di Indonesia. Alih-alih menjadi keuntungan demografi, kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu persoalan baru bagi pasar kerja nasional.
Riset NEXT Indonesia Center menunjukkan sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja di bidang yang tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan maupun keahlian yang dimiliki.
Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai kondisi itu bukan sekadar persoalan salah jurusan, melainkan tanda adanya masalah struktural dalam perekonomian.
“Kita sedang menghadapi situasi di mana ijazah sering kali tidak menjadi tiket utama di pasar kerja. Ketidaksinkronan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri telah menciptakan inefisiensi masif yang jika dibiarkan akan menjadi ‘bom waktu’ bagi pembangunan nasional,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/5).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan pasar kerja Indonesia masih didominasi sektor informal. Hingga Februari 2026, jumlah pekerja informal mencapai 87,74 juta orang, jauh lebih besar dibanding pekerja formal yang tercatat 59,93 juta orang. Dominasi sektor informal dianggap memperbesar potensi mismatch karena banyak pekerjaan di sektor tersebut tidak membutuhkan keterampilan khusus.
Herry menjelaskan mismatch tenaga kerja terbagi menjadi dua jenis, yakni vertikal dan horizontal. Mismatch vertikal terjadi ketika tingkat pendidikan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dijalani, sedangkan mismatch horizontal muncul saat bidang studi berbeda dengan profesi yang ditekuni.
Merujuk data Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2023, sekitar 57,3% pekerja di Indonesia mengalami mismatch vertikal. Kondisi itu terdiri dari pekerja yang pendidikannya lebih rendah dari kebutuhan pekerjaan maupun sebaliknya. Menurut Herry, masalah tersebut paling banyak dialami lulusan perguruan tinggi.
“Jadi cuma sekitar 40% yang bekerja sesuai dengan pendidikannya,” kata dia.
Sementara dari sisi horizontal, sekitar 33,5% lulusan pendidikan tinggi bekerja di bidang yang tidak relevan dengan jurusan kuliah mereka. Bahkan lulusan diploma disebut memiliki tingkat mismatch horizontal yang cukup tinggi.
“Sementara secara horizontal sekitar 33,5% lulusan pendidikan tinggi bekerja di bidang yang tidak relevan dengan latar belakang studinya. Bahkan sangat ironis melihat lulusan DI/II/III memiliki tingkat mismatch horizontal cukup tinggi mencapai 42,03%,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti lulusan berpendidikan lebih tinggi justru membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Kondisi itu dinilai menunjukkan belum sinkronnya kebutuhan industri dengan sistem pendidikan.
Dampaknya, pekerja yang berada dalam posisi mismatch berisiko menerima upah lebih rendah dan stagnan dibanding pekerja yang bekerja sesuai bidangnya. Hal tersebut dinilai menjadi kerugian jangka panjang bagi produktivitas ekonomi nasional.
Riset NEXT Indonesia Center juga menemukan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin didominasi pekerja informal. Sebaliknya, kelompok ekonomi atas sebagian besar bekerja di sektor formal.
“Artinya, pekerjaan formal adalah kunci utama untuk ‘naik kelas’ secara ekonomi. Namun, tantangannya adalah sektor formal kita belum mampu tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi lonjakan angkatan kerja baru,” ujar Herry.
Menurut dia, perbaikan sistem pendidikan saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah juga dinilai perlu mendorong transformasi ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja terampil.
Riset itu turut menunjukkan pelatihan kerja dan pengalaman magang berperan penting menekan mismatch. Lulusan yang pernah mengikuti pelatihan tercatat memiliki tingkat ketidaksesuaian pekerjaan lebih rendah dibanding mereka yang tidak pernah mengikuti pelatihan.
Herry menilai sistem informasi pasar kerja juga perlu diperkuat agar masyarakat memiliki gambaran lebih jelas terkait kebutuhan industri.
“Kita butuh sistem informasi yang adaptif agar pilihan karir dan pendidikan tidak lagi didasarkan pada asumsi atau tren sesaat, melainkan pada kebutuhan nyata industri yang bisa menyelamatkan masa depan generasi produktif di Indonesia,” pungkasnya. (Z-2)