MENTERI Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat dari akar rumput.
Ferry menyatakan bahwa pengoperasian KDKMP ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan secara merata. Koperasi ini dirancang untuk menjalankan peran ganda sebagai penyerap hasil produksi sekaligus penyedia kebutuhan pokok.
“KDKMP yang sudah beroperasi dipastikan akan menjadi offtaker dari berbagai produk masyarakat desa, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner. Selain itu, KDKMP berperan dalam penyaluran sembako dan barang bersubsidi lainnya,” ujar Ferry di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).
Target 20.000 Unit di Agustus 2026
Peresmian 1.061 unit ini merupakan tahap awal dari proyek besar penguatan ekosistem koperasi nasional. Menkop mengungkapkan bahwa saat ini sebenarnya sudah ada hampir 9.200 unit KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100%.
“Atas arahan Bapak Presiden, tahap pertama diresmikan 1.061 unit. Nanti di bulan Agustus 2026, Presiden menargetkan peresmian 20.000 KDKMP lagi, tetapi kami akan berusaha maksimal untuk melampaui target tersebut,” imbuhnya.
Terkait kendala lahan di beberapa daerah yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi, kementerian tengah mengkaji konsep pembangunan gerai dan gudang secara vertikal. Ferry mempertimbangkan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menangani lokasi dengan keterbatasan lahan tersebut, terutama di wilayah kelurahan atau pedesaan dengan populasi padat.
| Tahap I (Mei 2026) | 1.061 Unit (Resmi Beroperasi) |
| Status Konstruksi | 9.200 Unit Selesai 100% |
| Target Agustus 2026 | 20.000 Unit Tambahan |
| Target Total Berikutnya | 30.000 Unit (Optimisme PT Agrinas) |
Dukungan Lintas Sektoral
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan optimismenya dalam mengejar target 30.000 unit KDKMP pada tahap berikutnya. Ia meyakini dukungan penuh dari kementerian dan lembaga negara akan mempercepat realisasi infrastruktur gerai dan gudang di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita memberikan catatan terkait tantangan geografis. Meski pembangunan fisik di wilayah Jawa berjalan tanpa kendala berarti, wilayah terpencil seperti Papua membutuhkan penanganan ekstra.
“Untuk desa atau kelurahan di Papua memang memerlukan tindakan ekstra karena keterbatasan sumber daya dan lokasi yang sulit ditembus transportasi darat. Namun, kami berkomitmen mendukung kelancaran pembangunan aset fisik ini,” pungkas Tandyo. (I-2)