KETUA Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, pasang badan membela capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Kuartal I (Q1) 2026. Misbakhun menegaskan bahwa angka tersebut merupakan prestasi bersejarah dan membantah tudingan pengamat yang menyebut angka itu sebagai hasil doping anggaran.
Misbakhun menekankan bahwa pertumbuhan 5,61 persen di kuartal pertama adalah yang tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, capaian ini melampaui kinerja para menteri keuangan terdahulu.
“Q1 5,61 persen itu tertinggi yang pernah kita capai sejak 14 tahun lalu. Menteri yang sebelumnya, yang katanya menjadi yang terbaik di dunia, malah tidak bisa mencapai 5,61 persen,” ujar Misbakhun, dalam diskusinya di kanal YouTube Hendri Satrio Official, dikutip Jumat (15/5/2026).
Misbakhun mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Meski baru dilantik pada September 2025, Purbaya dinilai berhasil menggerakkan roda ekonomi secara efektif dalam waktu singkat.
Keberhasilan di awal tahun 2026 ini juga memastikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN 2025 telah tercapai. Untuk tahun 2026, pemerintah mematok target sebesar 5,4 persen.
“Walaupun cuma quarterly, tapi Purbaya bisa melakukannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak dia diangkat. Bahkan di akhir tahun (2025) dia juga mencapai pertumbuhan yang tinggi. Sekarang target 2026 adalah 5,4 persen, dan kita optimistis itu bisa tercapai,” tuturnya.
Misbakhun juga menepis kritik ekonom Ferry Latuhihin yang sebelumnya menyebut angka tersebut merupakan hasil “doping” dari pengeluaran pemerintah yang melonjak hingga 21 persen demi menyenangkan Presiden. Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme fiskal, termasuk utang dan defisit, dilakukan secara transparan dan konstitusional.
Ia menekankan bahwa APBN merupakan produk kesepakatan politik antara pemerintah dan parlemen.
“Utang yang mana? Semua ekonomi kita itu kan basisnya pada hitung-hitungan defisit. Defisit itu ditetapkan bersama dalam proses menetapkan APBN. Bukan Pak Prabowo sendiri yang menetapkan, ini ditetapkan bersama wakil rakyatnya. Semua delapan partai di DPR setuju, tidak ada satu partai pun yang memberikan dissenting opinion,” tegas politisi Golkar tersebut.
Sebelumnya, ekonom Ferry Latuhihin meragukan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut. Ferry menilai kenaikan belanja pemerintah yang sangat drastis tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan lebih bersifat sebagai upaya memberikan laporan yang menyenangkan bagi Kepala Negara.(H-2)