SEORANG taipan Irak yang kurang dikenal bernama Ali Al Zaidi muncul sebagai calon perdana menteri Irak berikutnya dengan dukungan Presiden AS Donald Trump. Trump telah mengundang pengusaha tersebut ke Washington dan mengatakan AS mendukungnya sepenuhnya.
Dukungan Gedung Putih tersebut disertai dengan tuntutan agar Zaidi mengecualikan milisi yang didukung Iran dari pemerintahan Irak berikutnya dan membatasi pengaruh Teheran di Baghdad.
Ia pernah menghadapi tekanan serupa dari AS sebelumnya. Zaidi memiliki bank yang dilarang oleh Departemen Keuangan AS untuk melakukan transaksi dolar pada 2024 karena dicurigai melakukan bisnis dengan seorang pemimpin milisi yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Ini dikatakan para pejabat AS saat ini dan mantan pejabat AS.
Sebagai tokoh politik yang tidak dikenal dan belum pernah memegang jabatan, Zaidi ialah pilihan kompromi setelah Trump memperingatkan bahwa ia akan memutus bantuan AS kepada Irak ketika Nouri al-Maliki, mantan perdana menteri yang dekat dengan Iran, diajukan untuk jabatan tersebut pada Januari setelah berbulan-bulan perebutan kekuasaan politik. The Coordination Framework (Kerangka Koordinasi), koalisi Irak yang didominasi oleh faksi politik Syiah pro-Iran, menunjuk Zaidi pada akhir bulan lalu.
Para pejabat Irak berkonsultasi dengan AS dan Iran sebelum mengumumkan pencalonan tersebut, kata para pejabat Irak. Zaidi menerima panggilan telepon dari Trump dan presiden Iran, Masoud Pezeshkian.
Ia masih berupaya untuk membentuk koalisi di Parlemen Irak yang akan memilihnya untuk menjabat dalam beberapa minggu mendatang. Ia bersama dengan para calonnya untuk memimpin kementerian-kementerian Irak.
Jenderal Esmail Qaani, seorang perwira tinggi Garda Revolusi Iran, selama kunjungannya ke Baghdad pada Minggu (10/5) mendesak para pejabat Irak untuk tidak mengucilkan para pemimpin milisi dari pemerintahan atau berupaya melucuti senjata kelompok-kelompok tersebut, kata seorang pejabat senior Irak.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan AS sedang mencari tindakan konkret terhadap milisi-milisi tersebut. Menurut AS, milisi tersebut melakukan 600 serangan terhadap fasilitas diplomatik dan militer AS di Irak sejak perang AS-Israel dengan Iran dimulai. Pemerintah AS menangguhkan transfer pendapatan penjualan minyak Irak dalam dolar dan bantuan keamanan ke Baghdad selama perang.
Bagi Zaidi, kata para analis, tuntutan Gedung Putih agar ia menangani milisi menimbulkan risiko politik yang sangat besar. Milisi muncul selama pendudukan AS di Irak dan kemudian membantu AS mengalahkan ISIS.
Sejak itu, mereka meningkatkan cengkeraman Teheran pada politik dan ekonomi Irak, termasuk bank-banknya, dengan menggunakannya untuk memperoleh dolar AS, sering kali melalui transaksi curang. Upaya apa pun untuk melucuti senjata mereka atau mengurangi pengaruh mereka dapat memicu respons kekerasan, kata para analis.
“Kenyataannya yaitu kelompok-kelompok milisi cukup mengakar dalam negara Irak dan sistem ekonominya. Terlepas dari siapa perdana menterinya, akan menjadi proses yang menantang dan cukup panjang untuk mulai mengurangi pengaruh kelompok-kelompok tersebut,” kata Victoria Taylor, yang mengawasi kebijakan Irak sebagai pejabat Departemen Luar Negeri selama pemerintahan Biden dan sekarang berada di Atlantic Council, lembaga think tank di Washington.
Zaidi mengumpulkan kekayaan pribadi di bidang perbankan, penyiaran satelit, dan kontrak pemerintah, mendirikan Bank Islam Al Janoob satu dekade lalu serta Al Awees, importir komoditas pertanian untuk Kementerian Perdagangan Irak.
Keputusan Departemen Keuangan untuk melarang Al Janoob dari sistem dolar pada 2024 didasarkan pada informasi intelijen bahwa bank tersebut kemungkinan memiliki hubungan dengan seorang pemimpin milisi bernama Shibl Al Zaidi, kata para pejabat AS saat ini dan mantan pejabat AS.
Ia dikenai sanksi oleh AS pada tahun 2018 karena dugaan keterlibatan dengan Garda Revolusi Iran dan karena hubungannya dengan Hizbullah, milisi yang didukung Iran di Libanon.
Faktor lain dalam keputusan Departemen Keuangan, kata para pejabat saat ini dan mantan pejabat AS, ialah informasi bahwa bank tersebut kemungkinan memiliki hubungan dekat dengan Kataib Hizbullah, milisi yang berperang melawan pasukan Amerika selama bertahun-tahun dan ditetapkan AS sebagai kelompok teroris.
Ali Al Zaidi tidak menanggapi pertanyaan dari The Wall Street Journal. Ketua Al Janoob, Mazen Ahmed, mengatakan bank tersebut menyadari tuduhan-tuduhan ini dari Departemen Keuangan bahwa bank tersebut memiliki hubungan dengan Shibl Al Zaidi dan Kataib Hizbullah tetapi tetap menyatakan bahwa tuduhan tersebut salah dan berdasarkan rumor dan spekulasi.
Ia menambahkan bahwa atas permintaan Departemen Keuangan, bank tersebut membuat beberapa tinjauan independen atas operasinya yang menemukan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menolak untuk memberikan salinan tinjauan tersebut.
Ali Al Zaidi memiliki 9,90% saham bank dan, bersama anggota keluarga lain, mengendalikan mayoritas sahamnya. Ia, “Tidak memiliki peran atau tanggung jawab langsung dalam operasi bank dan tidak memiliki peran tersebut sejak 2019,” ketika ia mengundurkan diri sebagai ketua, kata Ahmed. Baik perdana menteri terpilih maupun Al Janoob tidak berada di bawah sanksi resmi AS.
Seorang juru bicara Shibl Al Zaidi mengatakan, “Tidak ada hubungan politik atau komersial,” antara dia dan perdana menteri terpilih.
Keduanya pun tidak memiliki hubungan keluarga melalui pernikahan. Keduanya ialah anggota suku Al Zaidi yang memiliki sekitar 300.000 anggota, kata juru bicara, Hasam Al Rubaie.
Shibl Al Zaidi adalah sekretaris jenderal kelompok milisi yang didukung Iran bernama Kataib Al-Imam Ali, kelompok teroris yang ditetapkan oleh AS. Markas dan pangkalan mereka berulang kali menjadi sasaran serangan udara AS pada Maret dan April.
Ia bertugas sebagai koordinator keuangan antara Pasukan Quds, sayap Garda Revolusi Iran, dan milisi di Irak, menurut Departemen Keuangan pada tahun 2018 ketika menjatuhkan sanksi kepadanya. Ditambahkan bahwa ia, “Membantu memfasilitasi investasi Irak,” untuk Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS tahun 2020 di dekat Baghdad yang diperintahkan oleh Trump.
“Tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Hubungan dengan Qassem Soleimani terbatas pada bidang militer,” kata Rubaie.
Shibl Al Zaidi tetap menjadi tokoh berpengaruh, bertemu secara terbuka dengan pejabat senior Irak. Laporan tahun 2025 oleh Washington Institute for Near East Policy menggambarkannya sebagai salah satu pemimpin milisi yang paling aktif secara komersial dan kaya.
Selain perannya dalam milisi, ia ketua Aliansi Khadamat, partai politik yang memenangkan sembilan kursi di parlemen Irak November lalu dan bagian dari koalisi Kerangka Koordinasi yang mencalonkan Ali Al Zaidi, kata Rubaie, juru bicara Khadamat. Khadamat mendukung pencalonan tersebut.
Al Janoob adalah salah satu dari lebih dari dua lusin bank Irak yang dilarang oleh Departemen Keuangan pada tahun 2023 dan 2024 untuk menerima dolar dari Bank Sentral Irak karena kekhawatiran bahwa milisi mentransfer mata uang asing tersebut ke Iran atau menggunakannya untuk mendanai kegiatan mereka, kata para pejabat. Larangan tersebut masih berlaku.
“Departemen Keuangan telah bekerja sama erat dengan rekan-rekan mereka di Irak untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap ancaman keuangan ilegal, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada milisi yang bersekutu dengan Iran,” kata seorang juru bicara Departemen Keuangan menanggapi pertanyaan tentang Shibl Al Zaidi dan Al Janoob.
Keputusan untuk memblokir Al Janoob merupakan pukulan bagi Baghdad karena bank tersebut menangani pembelian komoditas internasional oleh perusahaan lain Zaidi, Al Awees, untuk program keranjang makanan Irak, yaitu distribusi bulanan pemerintah berupa tepung, beras, gula, minyak goreng, dan bahan pokok lain kepada yang membutuhkan.
Larangan tersebut terutama mengancam impor beras Irak yang besar dari produsen AS, tetapi Departemen Keuangan dan pejabat Irak merancang solusi yang memungkinkan Al Awees untuk terus membeli beras Amerika menggunakan euro, bukan dolar AS. (WSJ/I-2)