
POLEMIK terkait laporan sejumlah organisasi terhadap Jusuf Kalla dinilai berpotensi memperkeruh ruang publik jika tidak disikapi secara jernih. Sekretaris Forum Senior GMKI Jakarta periode 2024–2025, Rouli Rajagukguk, menilai isu yang berkembang saat ini cenderung menggeser substansi diskursus menjadi konstruksi opini yang menyesatkan.
Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (6/5), Rouli menyebut tuduhan yang diarahkan kepada Jusuf Kalla tidak berangkat dari pemahaman utuh atas isi ceramah, melainkan dari potongan pernyataan yang dilepaskan dari konteks. Menurut dia, praktik tersebut berisiko membentuk persepsi publik yang tidak berdasar.
“Pernyataan Jusuf Kalla merupakan analisis atas realitas konflik sosial di Indonesia, bukan pernyataan teologis maupun penilaian terhadap ajaran agama tertentu. Karena itu, upaya mengaitkan pernyataan tersebut dengan isu penistaan dinilai sebagai bentuk distorsi yang serius,” ucap dia.
Rouli juga mempertanyakan dorongan untuk membawa persoalan ini ke ranah pidana. Menurutnya, ketika ruang akademik dan diskursus publik dipaksa masuk ke logika kriminalisasi, yang terancam bukan hanya individu, tetapi juga kualitas demokrasi secara keseluruhan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar isu sensitif antaragama tidak digunakan sebagai alat untuk membangun tekanan opini atau kepentingan jangka pendek. Pendekatan semacam itu dinilai berisiko memperkeruh hubungan sosial yang selama ini terjaga. Ia juga menekankan bahwa Jusuf Kalla merupakan tokoh yang memiliki pengalaman langsung dalam penyelesaian konflik di berbagai wilayah Indonesia.
Oleh karena itu, pernyataan yang disampaikan dinilai lahir dari pengalaman empiris di lapangan, sehingga perlu dipahami dalam konteks yang utuh. Rouli mengajak publik untuk bersikap lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh potongan informasi yang beredar di ruang digital. Ia menilai perbedaan pandangan seharusnya disikapi melalui argumentasi, bukan pelabelan atau kriminalisasi.
Menurut dia, penyebaran potongan video tanpa konteks yang utuh justru berpotensi memicu provokasi dan memperluas kesalahpahaman di masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga ruang dialog yang sehat dan bertanggung jawab. (E-4)
