PRESIDEN Donald Trump menyampaikan keluhannya terhadap upaya berkelanjutan Kongres Amerika Serikat yang mencoba membatasi wewenang perangnya. Protes ini muncul tepat setelah Senat menolak upaya terbaru pembatasan tersebut pada Kamis (30/4) sore waktu setempat.
Di hadapan wartawan di Oval Office, Trump menyatakan campur tangan legislatif justru menghambat proses negosiasi yang sedang ia bangun dengan Teheran.
“Mereka terus-menerus meributkan soal wewenang perang,” ujar Trump. “Saya sedang menegosiasikan kesepakatan dengan Iran. Namun setiap minggu, setiap tiga hari sekali, mereka memasukkan sesuatu yang menyatakan bahwa perang harus dihentikan.”
Perdebatan Tenggat Waktu 60 Hari
Berdasarkan War Powers Resolution, sebuah undang-undang pasca-Perang Vietnam, penggunaan kekuatan militer tanpa otorisasi Kongres dibatasi maksimal selama 60 hari. Terkait konflik dengan Iran, tenggat waktu tersebut diperkirakan jatuh pada 1 Mei.
Namun, terjadi perdebatan sengit di Capitol Hill mengenai penghitungan pasti tanggal tersebut. Sebagian anggota parlemen berpendapat masa 60 hari dimulai sejak permusuhan meletus, yang berarti tenggat jatuh pada 29 April. Sementara yang lain berpegang pada teks hukum yang menghitung 60 hari sejak Gedung Putih secara resmi memberi tahu Kongres, yakni pada 1 Mei.
Di sisi lain, kubu Republik berargumen hari-hari gencatan senjata tidak masuk dalam hitungan, atau bahkan presiden memiliki wewenang sepihak untuk memperpanjang masa tersebut hingga 90 hari.
Di tengah ketegangan domestik AS soal wewenang perang, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut justru melihat adanya peluang diplomatik besar di wilayah tetangga. Melalui pernyataan di media sosial X, pihak kedutaan menyebut Libanon saat ini menghadapi “peluang bersejarah” untuk merebut kembali kedaulatannya.
AS mendorong adanya keterlibatan langsung antara Libanon dan Israel guna memicu kebangkitan nasional. Penghentian permusuhan yang diperpanjang saat ini disebut sebagai hasil permintaan pribadi Presiden Trump.
“Ini adalah momen bagi Libanon untuk menentukan nasibnya sendiri. Waktu untuk ragu-ragu sudah berakhir,” tegas pernyataan resmi kedutaan tersebut.
Kedutaan AS menyarankan agar Presiden Libanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan langsung yang difasilitasi oleh Trump. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan jaminan kedaulatan yang didukung AS, integritas wilayah, keamanan perbatasan, hingga dukungan rekonstruksi dan pemulihan otoritas negara Libanon di seluruh wilayahnya.
Hingga saat ini, Washington menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh Libanon jika langkah berani menuju normalisasi dan stabilitas tersebut diambil. (CNN/Z-2)