MESKI defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Maret 2026, kinerja penerimaan pajak justru menunjukkan lonjakan signifikan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pajak tumbuh 20,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp394,8 triliun. Hal ini mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak di tengah tantangan global.
Defisit APBN pada Maret 2026 terjadi karena realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi belanja negara yang mencapai Rp815,0 triliun atau 21,2% dari pagu. Defisit APBN pada Maret 2026 pun melebar ketimbang Februari 2026 yang mencatatkan defisit sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53% dari PDB.
Meski demikian, pemerintah menilai posisi defisit masih berada dalam batas aman dan sesuai dengan perencanaan fiskal.
“Posisi ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, dalam keterangan resmi, Kamis (30/4).
Secara rinci, pendapatan negara yang terkumpul sebesar Rp574,9 triliun tumbuh 10,5% secara tahunan (year-on-year/yoy), mencerminkan ketahanan penerimaan di tengah dinamika ekonomi global. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan capaian Rp462,7 triliun atau 17,2% dari target APBN, tumbuh 14,3% (yoy).
Dari sisi pajak, realisasi mencapai Rp394,8 triliun atau 16,7% APBN dengan pertumbuhan signifikan sebesar 20,7% (yoy). Deni menjelaskan, kinerja tersebut didukung oleh membaiknya aktivitas usaha, harga komoditas yang masih kondusif, peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Serta, penguatan transformasi digital dalam administrasi perpajakan,” klaimnya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp67,9 triliun atau 20,2% APBN, meskipun mengalami kontraksi 12,6% (yoy).
“Capaian ini memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara, sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik,” katanya.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4% dari target APBN. Meski mengalami normalisasi dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusinya tetap dinilai solid dalam menopang struktur pendapatan negara.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp815,0 triliun atau 21,2% dari pagu APBN, tumbuh 31,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akselerasi ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen utama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp610,3 triliun atau 19,4% APBN, mencerminkan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, termasuk belanja kementerian/lembaga, perlindungan sosial, serta program yang langsung menyentuh masyarakat.
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5% APBN. Pemerintah terus memastikan sinergi antara pusat dan daerah agar pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal berjalan optimal.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong efektivitas program prioritas. Hingga 27 April 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terealisasi Rp70,2 triliun dengan menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta melibatkan 27.735 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). (E-4)