ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk segera menyusun langkah antisipasi terhadap kendala pelunasan biaya haji yang mungkin dihadapi calon jamaah terdampak bencana alam.
Selly menekankan pentingnya skema khusus bagi jamaah yang mengalami musibah menjelang tenggat waktu pelunasan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenhaj di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/8).
“Harus dibuat skema menjelang pelunasan haji terjadi kebencanaan, bagaimana antisipasi kita terhadap skema pelunasan haji? Nah, mungkin itu juga harus diantisipasi oleh Kementerian Haji,” ujar Selly.
Selain masalah pelunasan, Selly juga menyoroti kesiapan infrastruktur keberangkatan dan kepulangan. Ia meminta Kemenhaj menyiapkan rencana darurat apabila bencana melanda wilayah embarkasi atau debarkasi (bandar udara) yang menjadi titik sentral pergerakan jamaah.
Menurutnya, langkah mitigasi ini mendesak dilakukan mengingat tingginya frekuensi bencana di Indonesia belakangan ini, seperti banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Usulan BPIH 2027
Dalam rapat yang sama, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf memaparkan usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2027 Masehi sebesar Rp107.340.172,02 per jamaah.
Pemerintah mengusulkan komposisi pembiayaan sebagai berikut:
- Bipih (Setoran Jamaah): Rp42.936.068,81 (40%)
- Nilai Manfaat (BPKH): Rp64.404.103,21 (60%)
Sebagai perbandingan, pada musim haji 2026, total BPIH tercatat sebesar Rp87.409.365 per jamaah. Saat itu, beban jamaah (Bipih) mencapai 62 persen, sementara nilai manfaat yang ditanggung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya sebesar 38 persen.
Kemenhaj menegaskan bahwa usulan kenaikan dan perubahan komposisi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dana haji sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah di masa mendatang. (Ant/H-3)