
Pembangunan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, harus berjalan beriringan dengan pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) guna memastikan akses layanan masyarakat semakin merata di seluruh pelosok negeri. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai penguatan fasilitas kesehatan sangat mendesak mengingat masih banyak kecamatan, terutama di luar Pulau Jawa, yang belum memiliki puskesmas. Padahal, puskesmas merupakan garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan primer.
“Pertama soal rumah sakit, puskesmas, dan juga untuk dokter. Karena itu memang menjadi prioritas awal dari Presiden RI Prabowo Subianto. Selama ini kita tahu banyak sekali kecamatan-kecamatan yang belum punya puskesmas, terlebih di luar Pulau Jawa,” ujar Nihayatul, Selasa (18/8).
Menurut legislator dari Fraksi PKB ini, idealnya setiap kecamatan memiliki minimal satu puskesmas. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan primer sekaligus mengurangi beban penumpukan pasien di rumah sakit rujukan.
Nihayatul menyoroti kondisi di wilayah Indonesia Timur, di mana masyarakat sering kali harus menempuh perjalanan jauh dan sulit demi mendapatkan pelayanan medis. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pembangunan dan penguatan rumah sakit di daerah terpencil harus terus diakselerasi.
Tantangan Pemenuhan SDM Kesehatan
Meski infrastruktur fisik terus digenjot, Nihayatul mengingatkan bahwa pembangunan tersebut tidak akan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Ia mengungkapkan bahwa standar minimal tenaga kesehatan di puskesmas hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi secara nasional.
“Persoalan terpentingnya adalah tenaga kesehatan kita. Kita itu harus punya minimal tujuh tenaga kesehatan, mulai dokter gigi, dokter umum, dan sebagainya. Namun kenyataannya masih ada ribuan puskesmas yang belum memenuhi kebutuhan tenaga medis tersebut,” jelasnya.
Berdasarkan pemantauan Komisi IX terhadap peta kebutuhan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan, diperlukan terobosan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan ini. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain:
- Penguatan pendidikan dokter spesialis.
- Pemanfaatan teknologi telemedisin.
- Opsi pemenuhan tenaga medis dari luar negeri secara terukur.
Apresiasi Ambulans Helikopter
Di sisi lain, Nihayatul memberikan apresiasi terhadap rencana pengembangan layanan ambulans helikopter. Layanan ini dinilai sangat krusial untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis ekstrem, seperti di Papua dan Maluku.
“Bayangkan di Papua yang luasnya luar biasa. Di Taliabu, Maluku Utara, perjalanan ke Ternate bisa memakan waktu lebih dari 12 jam. Tanpa helikopter, masyarakat akan sangat kesulitan mendapatkan pertolongan medis darurat,” tambahnya.
Sebagai penutup, Nihayatul menegaskan bahwa penguatan fasilitas fisik dan pemenuhan SDM harus dilakukan secara simultan. Ia berharap peningkatan anggaran kesehatan pada 2027 mendatang dapat memberikan dampak nyata pada kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. (E-3)
