Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan tiga tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai swasembada air. Ketiga aspek krusial tersebut meliputi tantangan ruang, waktu, dan mutu.
Tantangan pertama, yakni ruang, berkaitan dengan ketimpangan antara potensi air permukaan dan persebaran penduduk. AHY menjelaskan bahwa proporsi ketersediaan air di Indonesia tidak merata jika dibandingkan dengan kebutuhan di setiap wilayah.
“Sebagai contoh, penduduk Kalimantan itu hanya sekitar 6,2% terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi memiliki suplai potensi air permukaan 26%,” ujar Agus saat Opening Ceremony Indo Water 2026 Expo & Forum di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/8).
Kondisi serupa terjadi di Papua yang memiliki potensi air mencapai 39%, namun hanya dihuni sekitar 2,2% penduduk. Sebaliknya, Pulau Jawa menghadapi beban berat karena menampung 56,1% penduduk Indonesia, tetapi hanya memiliki potensi air sebesar 4,5%.
“Inilah ketimpangan yang kita miliki. Jadi kalau agregatnya mungkin kita berlebihan air, tetapi jika kita hadapkan keadaan densitas dari jumlah penduduk di masing-masing wilayah, maka di situ ada permasalahan,” terangnya.
Tantangan kedua adalah waktu. AHY menyoroti rasio ketersediaan air di daerah aliran sungai (DAS) yang berkaitan dengan pasokan tahunan maupun dua mingguan. Pulau Jawa kembali menjadi wilayah paling rentan karena pasokan air tahunannya secara konsisten lebih kecil dibandingkan kebutuhan tahunan.
Untuk mengatasi hal ini, ia menekankan pentingnya akurasi data. “Ini harus dipastikan secara lebih precise lagi dengan teknologi neraca air di setiap waktu maupun di setiap daerah harus benar-benar dijaga secara positif,” tuturnya.
Tantangan terakhir adalah mutu. Menko IPK memaparkan data memprihatinkan di mana sekitar 70% air sungai di Indonesia saat ini dalam kondisi tercemar. Ia mencontohkan Sungai Ciliwung di Jakarta yang ekosistemnya rusak akibat sampah plastik, limbah rumah tangga seperti sofa dan kasur bekas, hingga limbah pabrik.
Menyikapi persoalan mutu ini, AHY menegaskan bahwa solusi infrastruktur saja tidak cukup. Ia mendorong adanya gerakan moral bersama Kementerian PU dan komunitas pecinta lingkungan untuk mengedukasi masyarakat.
“Bukan hanya pendekatan infrastruktur yang harus kita hadirkan, tetapi lebih penting lagi bagaimana kita bisa mengintroduksi sedini mungkin untuk masyarakat agar peduli pada kebersihan sungai sehingga tidak tercemar dan tidak berpolusi,” pungkasnya.