KEBAKARAN Hutan dan Lahan (karhutla) yang terjadi secara beruntun di tiga kawasan taman nasional memicu reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi total sistem mitigasi yang ada.
Johan menilai persoalan ini bukan lagi sekadar teknis pemadaman di lapangan, melainkan kesiapan sistem pencegahan dalam menghadapi musim kemarau. Ia mengapresiasi kerja petugas di lapangan, namun mempertanyakan efektivitas deteksi dini dan koordinasi antarinstansi.
“Pemerintah perlu mengevaluasi apakah sistem deteksi dini, patroli, kesiapan personel, peralatan, sumber air, hingga koordinasi antarinstansi sudah benar-benar berjalan efektif,” ujar Johan saat dihubungi, Minggu (9/8).
Politikus tersebut merinci tiga langkah mendesak yang harus diambil pemerintah. Pertama, memprioritaskan pemadaman dan isolasi titik api pada ekosistem rentan agar tidak meluas. Kedua, meningkatkan status kesiapsiagaan di seluruh kawasan konservasi risiko tinggi dengan memantau hotspot secara real time.
Langkah ketiga adalah investigasi menyeluruh setelah api terkendali. Johan menekankan pentingnya mencari tahu penyebab pasti kebakaran, apakah karena faktor alam, kelalaian manusia, aktivitas wisata, atau unsur kesengajaan yang memerlukan tindakan hukum tegas.
Selain itu, Johan meminta Kementerian Kehutanan melakukan audit kesiapsiagaan karhutla di seluruh taman nasional, terutama di wilayah rawan. Audit ini mencakup kecukupan personel, sarana prasarana, akses titik rawan, hingga ketersediaan anggaran.
“Jangan sampai kita memiliki pola yang sama setiap musim kemarau yaitu kebakaran terjadi, kita sibuk memadamkan, kemudian setelah padam persoalannya selesai,” tegasnya.
Ia mendorong perubahan paradigma dari sekadar memadamkan api (fire fighting) menjadi pencegahan (fire prevention). Hal ini krusial karena kerusakan di kawasan konservasi berdampak pada habitat satwa dan ekosistem yang membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih. (Z-10)