WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mempertegas, pemerintah terus memastikan dukungan pendidikan di Kabupaten Bungo, Jambi, mulai dari revitalisasi sekolah hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan kepala sekolah.
Hal tersebut disampaikan Wamen Fajar di sela-sela rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bungo saat menghadiri ramah tamah bersama Pemerintah Kabupaten Bungo di Rumah Dinas Bupati Bungo, Kamis (6/8/2024).
“Kehadiran kami di Kabupaten Bungo merupakan bagian dari tugas untuk melihat langsung dinamika pendidikan di daerah. Presiden Prabowo meminta kami turun ke lapangan, mendengarkan denyut nadi masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang kami ambil benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” ujar Fajar.
Bungo terima 15 persen bantuan revitalisasi di Jambi
Wamen Fajar menjelaskan perhatian pemerintah terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Pada 2025, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan revitalisasi kepada 355 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dengan total anggaran sekitar Rp371 miliar. Sebanyak 63 satuan pendidikan berada di Kabupaten Bungo. Sementara pada 2026, jumlah bantuan meningkat menjadi 389 satuan pendidikan, dengan sekitar 60 satuan pendidikan berada di Kabupaten Bungo,” jelasnya.
Selain revitalisasi sekolah, Kemendikdasmen juga menyalurkan sekitar 374 unit Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah di Kabupaten Bungo, dengan penerima terbanyak berasal dari jenjang sekolah dasar. Namun, menurut Wamen Fajar, peningkatan sarana pendidikan harus diikuti peningkatan kualitas pembelajaran.
“Jangan sampai sekolahnya sudah bagus, sudah memiliki papan digital, tetapi kualitas pendidikannya tidak meningkat. Kami berharap pemerintah daerah ikut mengawal agar bantuan ini benar-benar meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.
Perluas akses SMA melalui PJJ
Meski getol melakukan revitalisasi Wamen Fajar mengatakan masih ada tantangan rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah di Kabupaten Bungo.
Ketika mengunjungi Sekolah Mitra Pendidikan Jarak Jauh di SMAN 1 Bungo, Jambi (7/8), Wamen Fajar berdialog dengan para siswa PJJ; Ali Imron, Renaldi, dan Yuanita. Ketiga siswa PJJ ini berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak bisa membiayai sekolahnya. Yuanita misalnya, ijazahnya masih ditahan karena terdapat tunggakan/hutang biaya sekolah, sehingga bertekad untuk menempuh PJJ.
“Saat ini baru sekitar satu dari tiga anak usia 16 hingga 18 tahun di Kabupaten Bungo yang menikmati pendidikan SMA atau sederajat. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” kata Wamen Fajar ketika dimintai keterangan terkait ini.
Untuk memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen terus mengembangkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Di Provinsi Jambi terdapat dua sekolah penyelenggara PJJ jenjang SMA, salah satunya berada di Kabupaten Bungo.
“PJJ merupakan layanan pendidikan formal yang dilaksanakan 100 persen secara non tatap muka. Ijazahnya sama dengan SMA reguler sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah,” jelasnya.
Selain pendidikan menengah, Wamen Fajar mengatakan pemerintah turut memperluas layanan PAUD sebagai bagian dari persiapan implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun.
“Ketika revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mulai diberlakukan, paling lambat tahun depan wajib belajar 13 tahun akan diterapkan. Artinya, setiap anak wajib mengikuti pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum masuk SD,” ujarnya.
Menurut Wamen Fajar, perhatian terhadap PAUD di Kabupaten Bungo juga meningkat signifikan. Tahun lalu hanya dua satuan PAUD yang memperoleh bantuan revitalisasi, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 31 satuan pendidikan. Wamen Fajar juga mengajak pemerintah daerah berkolaborasi mengatasi kekurangan kepala sekolah yang masih menjadi tantangan nasional.
“Saat ini secara nasional kita masih kekurangan sekitar 44 ribu kepala sekolah. Pengangkatan kepala sekolah memang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga kami berharap pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran untuk Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (PBCKS). Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan meskipun terbatas. Karena itu, kolaborasi menjadi sangat penting,” ujarnya.
Di pihak lain, Wakil Bupati Bungo menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di daerahnya. Menurutnya, berbagai program Kemendikdasmen telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sarana pendidikan di Kabupaten Bungo.
“Kabupaten Bungo sangat terbantu oleh program-program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Banyak sekolah yang kini memiliki fasilitas yang jauh lebih layak. Tahun lalu sekitar 100 sekolah mendapatkan revitalisasi, dan tahun ini puluhan sekolah kembali menerima bantuan. Kami berharap dukungan tersebut dapat terus berlanjut,” katanya. (H-2)